Wagub NTB : Posyandu Harus Jadi Pusat Penyelesaian Masalah

Mataram (Suara NTB) – Program revitalisasi posyandu yang menjadi unggulan Pemprov NTB saat ini disebut dapat menjadi pusat penyelesaian masalah, baik kesehatan maupun sosial. Salah satu pengembangan dari program tersebut adalah pembentukan posyandu keluarga yang dapat mengakomodir secara komprehensif seluruh tingkatan kehidupan di masyarakat.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., menerangkan Pemprov NTB saat ini selain melakukan revitalisasi juga akan mengoptimalkan posyandu menjadi posyandu berbasis keluarga. “Sebagian besar posyandu (saat ini hanya) melayani ibu hamil dan balita. Ke depan kita ingin melayani seluruh keluarga termasuk remaja, usia produktif, dan lansia,” ujarnya ketika menghadiri kegiatan review program BKKBN dengan Tema Pengembangan Posyandu Keluarga Dalam Percepatan Pencapaian Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Penanganan Stunting di NTB di Hotel Grand Legi Mataram, Kamis, 3 Oktober 2019.

Salah satu yang ditekankan wagub adalah pentingnya membuat remaja agar aktif datang dan memanfaatkan posyandu. Dengan begitu, diharapkan muncul kesadaran seperti pendewasaan usia perkawinan, kesehatan alat reproduksi, pentingnya mengasah keterampilan dan lain-lain dapat dipahami sebagai kebutuhan sendiri. “Jadi ketika remaja dia aktif ke Posyandu. Ketika berkeluarga, menjadi ibu hamil, kemudian punya anak dan anaknya juga aktif ke Posyandu. Itulah tujuan dari posyandu keluarga ini,” ujarnya.

Selain itu, kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder terkait juga perlu terus dijaga. Dicontohkan Rohmi seperti pembangunan keluarga bencana dan pembangunan kependudukan yang membutuhkan bantuan dari BKKN. “Ini kan nyambung. Kita sangat mendukung apa yang sedang diikhtiarkan BKKBN ke depan dan saya sangat senang (dengan adanya sinergi yang dibangun),” ujarnya.

Sampai saat ini ada 7.286 posyandu yang ada di NTB. 876 di antaranya disebut telah meningkat menjadi Posyandu Keluarga. Kabupaten Bima dan Dompu menjadi daerah dengan jumlah posyandu keluarga terbanyak, yaitu mencapai 50 persen dari total posyandu di daerah tersebut. Diterangkan Rohmi pada 2023 mendatang seluruh Posyandu di NTB ditargetkan sudah meningkat menjadi Posyandu Keluarga. “Saya sangat optimis karena ini bukan hanya kerja provinsi saja,” ujar Rohmi.

Diterangkannya selama ini Pemda Kabupaten/Kota hingga desa telah berperan dalam mewujudkan suksesnya program revitalisasi posyandu. “Mudah-mudahan Posyandu Keluarga ini bisa terwujud di NTB sehingga promotif-preventif bisa kita kedepankan,” tandasnya.

Menanggapi hal tesebut Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, berterima kasih atas usaha Pemprov NTB untuk menghadirkan posyandu dengan pelayanan yang komprehensif. “Kami berharap betul dalam satu periode kehidupan manusia semua bisa terlayani. Mulai dari hulu sampai hilir, dari bayi sampai lansia,” ujarnya.

Dicontohkan Hasto seperti pelayanan lansia yang bisa diakomodir di posyandu. Di mana lansia memiliki keunikan dikarenakan jumlahnya yang semakin banyak setiap tahun dan jenis masalah yang lebih beragam ketimbang bayi ataupun tingkatan hidup lainnya. “Kalau bayi itu kita bicara masalah berat badan, tinggi badan, gizi. Kalau lansia itu ada masalah osteoporosis dan beberapa sindrom,” ujarnya.

Untuk itu, edukasi yang bisa diberikan melalui posyandu keluarga disebut Hasto dapat menjadi solusi, baik masalah kesehatan maupun sosial masyarakat. “Terima kasih kepada Wakil Gubernur (NTB) yang sudah mendorong posyandu yang komprehensif, yang nantinya bisa mengurusi semua periode kehidupan manusia,” pungkasnya. (bay)