Perluasan Gedung RSUD, Pemkot Mataram Pinjam Dana Rp 118 Miliar

Inilah RSUD Kota Mataram terletak di Jalan Bung Karno, Kelurahan Pagesangan Timur. Di tahun 2020 rumah sakit ini akan memperluas ruang rawat inap. Sumber pembiayaan proyek ini meminjam uang dari pemerintah pusat senilai Rp118 miliar. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan memperluas gedung rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram. Proyek yang akan dikerjakan tahun 2020 mendatang meminjam dana dari pemerintah pusat sekitar Rp 118 miliar. Tiga skema mega proyek bakal dikerjakan di tahun 2020 yakni pembangunan Kantor Walikota Mataram senilai Rp173 miliar, pembangunan gedung paripurna Dewan Rp40 miliar dan perluasan ruang rawat inap RSUD Rp118 miliar.

Pembiayaan gedung membebani APBD dua tahun penganggaran. Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengakui, ada tiga proyek besar bakal dikerjakan tahun depan. Mekanisme penganggaran berdasarkan hasil koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perencanaan Daerah tidak dipermasalahkan menggunakan pola multiyears.

Dengan syarat, bahwa pekerjaan itu tidak melebihi batas waktu masa jabatan kepala daerah. Kedua, pekerjaan harus dikerjakan lebih dari satu tahun. Untuk gedung graha paripurna DPRD dan Kantor Walikota anggarkan bertahap. Dari kebutuhan anggaran Rp173 miliar, pada APBD 2020 telah dialokasikan Rp60 miliar.  Sementara, gedung graha DPRD dialokasikan Rp20 miliar. Sisa pembiayaan dialokasikan di tahun 2021.

Berbeda dengan pembiayaan pengembangan ruang rawat inap RSUD. Pemkot Mataram meminjam anggaran ke Sarana Multi Infrastruktur Kementerian Keuangan senilai Rp118 miliar. Utang ini akan dibayar selama lima tahun. “Kalau ini tidak masalah pinjamannya melebihi dari masa jabatan kepala daerah,” kata Mahmuddin ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 2 Oktober 2019.

Proyek perluasan

gedung rumah sakit plat merah ini berbeda dengan sumber anggaran diperoleh dari Dana Insentif Daerah (DID). Anggaran itu untuk memperluas gedung instalasi gawat darurat (IGD) senilai Rp18 miliar. Pengerjaan dimulai tahun ini. Sementara, perluasan ruang rawat inap dibangun di atas lahan seluas 40 are.

“Ada tanah kosong di belakang itu. Disana akan dibangun,” ucapnya. Sebagai salah satu rumah sakit tipe B di NTB kebutuhan ruang rawat inap sesuai standar Kementerian Kesehatan minimal 400 bed. Saat ini, kasur tersedia hanya 250. Pemkot Mataram menginginkan standar itu terpenuhi untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat.

Menyoal pola pembayaran utang, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini mengaku, memang ada kekhawatiran dari Anggota Dewan sumber anggaran mana yang digunakan. Sehingga jangan sampai mengganggu program organisasi perangkat daerah.

Pemkot Mataram berusaha mencari sumber pembiayaan. Diantaranya adalah, dana insentif daerah, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah. Bantuan DID dari pemerintah pusat tidak terlepas dari prestasi diperoleh oleh Pemkot Mataram. Salah satu diharapkan agar memperoleh DID dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian serta kondisi fiskal daerah.

Untuk PAD akan dioptimalkan potensi pendapatan. Mahmuddin optimis Mataram sebagai penyangga kawasan ekonomi khusus serta sebagai pusat kegiatan nasional akan banyak sumber pendapatan asli daerah yang terserap. “Kita tidak menyangka tahun ini dapat DID Rp60 miliar. Penggunaannya kita diserahkan ke daerah,” pungkasnya.  (cem)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.