Kasus Pneumonia pada Bayi dan Balita Meningkat Pascagempa

Ilustrasi bayi (Sumber Foto : Pixabay)

Mataram (Suara NTB) – Meningkatnya angka bayi dan balita penderita pneumonia atau radang paru-paru pascagempa di NTB menjadi antensi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dan Dinas Kesehatan (Dikes) NTB. Pasalnya peningkatan itu mencapai angka 30 persen yaitu dari 12.000 anak pada tahun 2017 menjadi 19.000 anak pada tahun 2018-2019.

Kadiskes NTB, Nurhandini Eka Dewi (kiri) bersama Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen P2P Kemenkes, R. Vensya.(Suara NTB/bay)

Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH, menerangkan bahwa hal tersebut perlu mendapat perhatian serius. Mengingat radang paru-paru secara umum merupakan penyebab utama kematian bayi dan balita di Indonesia.

Diterangkan bahwa radang paru-paru pada bayi dan balita bisa diakibatkan oleh beberapa bakteri. ‘’Yang paling ganas itu streptococcus pneumoniae,’’ ujar Eka, Senin, 16 September 2019 di Mataram. Bakteri tersebut biasa masuk ke dalam tubuh bayi dan balita yang hidup di lingkungan yang tidak terawat. ‘’Menularnya lewat udara. Kita agak khawatir untuk daerah-daerah pascagempa,’’ sambungnya.

Dikes NTB telah melakukan pendataan berdasarkan penanganan kasus, dimana data tersebut menunjukkan peningkatan paling besar terjadi di Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kabupaten Sumbawa Besar. ‘’Pokoknya daerah gempa yang parah-parah itu naik semua,’’ ujar Dewi.

Untuk itu, Dikes NTB bersama-asa dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan telah mencanangkan pemberian Pneumococcal Conjugate Vaccine  (PCV) atau vaksin pneumokokus bagi bayi dan balita di NTB. ‘’Sasaran kita 103.000 anak bayi dan balita setahun,’’ sebut Eka.

Selain itu, mengingat komponen pembiayaan untuk pemberian PCV yang tidak kecil. Pemprov NTB sendiri telah mengintegrasikan pemberian vaksin tersebut melalui kegiatan imunisasi di Posyandu yang ada di setiap wilayah di NTB. Diterangkan Eka, setiap bayi dan balita perlu menerima tiga kali penyuntikan vaksin. Untuk setiap penyuntikan, biaya yang dibutuhkan sekitar Rp800 ribu. ‘’Anggaran untuk Posyandu sudah ada. APBN juga ada bantuan vaksin,’’ ujarnya.

Senada dengan itu Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen P2P Kemenkes, R. Vensya Sitohang, menerangkan bahwa pihaknya telah melaksanakan imunisasi untuk mengentaskan radang paru-paru dengan vaksin PCV sejak tahun 2017. Namun karena terhalang komponen pembiayaan, program tersebut dilaksanakan secara bertahap.

Pada 2017, imunisasi hanya dilakukan di Lombok Timur dan Lombok Barat. Pada 2018 program tersebut dilanjutkan di Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Untuk 2019 seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Lombok mulai diberikan lagi imunisasi berkala ditambah masuknya sosialisasi imunisasi di kabupaten/kota di Pulau Sumbawa. Untuk Pulau Lombok sasaran imunisasi mencapai 70.000 bayi dan balita, sedangkan di Pulau Sumbawa mencapai 30.000.

Vensya sendiri menyampaikan rasa terimakasihnya terhadap respons dan dukungan yang diberikan Pemprov NTB. Terutama untuk inisiatif yang diambil dalam penyiapan tenaga di Posyandu dan Puskesmas. ‘’Beliau (Gubernur NTB yang diwakili Sekda NTB, Red) akan mengingatkan bagaimana petugas di Posyandu dan petugas di Puskesmas itu siap dan memberikan pelayanan yang baik. Sehingga semua anak-anak bisa tercakup dan mendapatkan pelayanan imunisasi ini,’’ ujarnya, Senin, 16 September 2019 di Mataram.

Diterangkan Vensya bahwa penurunan angka bayi dan balita yang menderita radang paru-paru sudah dapat dilihat. Walaupun begitu, Kementerian Kesehatan belum dapat merilis data lengkapnya dikarenakan proses imunisasi yang masih berjalan. “Paling tidak data yang sudah ada menunjukkan adanya penurunan,” pungkasnya. (bay)