978 Ibu Hamil di Lobar Tak Punya Jaminan Bersalin

Fauzan Khalid - Hj. Nurhidayah  - Hj. Nurul Adha (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Sebanyak 978 ibu hamil di Lombok Barat (Lobar) yang akan melahirkan hingga bulan Desember mendatang. Ratusan ibu hamil yang tak terdaftar BPJS ini terancam tak bisa dibantu melalui pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal) akibat dana bantuan ini habis pada Juli lalu. Kondisi ini menjadi sorotan Pimpinan Sementara DPRD Lobar.

Ketua Sementara DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah mengatakan pihaknya sudah mempertanyakan perihal dana Jampersal ini ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dinas Kesehatan (Dikes). “Bantuan Jampersal itu ternyata dianggarkan setengah dari anggaran tahun sebelumnya Rp 2,5 miliar, makanya bulan Juli dana ini sudah habis,” ungkapnya, ditemui di kantornya, Selasa, 3 September 2019.

Ia mengklarifikasi TAPD yang memangkas usulan dana ini dari tahun lalu, sehingga berkurang tahun ini. Sebab DPRD tidak mungkin memotong dana jika itu bantuan untuk Jampersal. Menurut dia, anggaran yang diajukan dipotong, sehingga yang masuk anggaran tahun ini hanya Rp 1,7 miliar. Padahal tahun 2018 dananya Rp 2,5 miliar. Lantas ia pun mempertanyakan apa solusi yang dilakukan pemda, sebab menurut informasi ada 978 lebih ibu hamil yang akan melahirkan. Sebagian besar dari mereka butuh bantuan, karena tidak menjadi peserta BPJS. “Solusinya, Pemda Lobar sudah koordinasi dengan Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Tripat serta puskesmas, diterima dan dilayani saja dulu pasien-pasien, nanti pemda akan bayar,” tegas dia.

Pihaknya meminta ke TAPD agar melakukan penyisiran dari belanja-belanja yang tidak perlu untuk menanggulangi biaya persalinan ini. Sebab saat ini pemda berutang Rp 550 juta untuk menanggulangi biaya pelayanan kesehatan warga yang melahirkan. Ia menegaskan, pihak dewan pasti mendukung dan menyetujui usulan pemda jika ingin membayar utang tersebut tahun depan.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Sementara Hj. Nurul Adha. Dalam hal ini, ujarnya, pemda harus segera mencarikan solusi terhadap persoalan ini. “Kepala daerah harus mencarikan solusi karena ini masalah mendasar soal kesehatan, pelayanan dan keselamatan ibu melahirkan,” tegas dia.

Menurut dia,salah satu solusi bisa dilakukan melalui dana tak terduga. Tinggal kata dia mencarikan landasan hukum menggunakan dana ini untuk menanggulangi jaminan kesehatan bagi warga melahirkan ini.

Sementara Kepala Dinas Sosial Lobar Hj. Made Ambaryati mengatakan pihaknya sudah rapat dengan Bappeda dan Dikes selaku pihak yang menangani Jampersal ini. Pihak Bappeda diminta menganggarkan, sebab sejauh ini pemda berutang Rp 550 juta.”Solusinya rumah sakit, puskesmas tetap melayani pasien tapi dibayarkan tahun depan,” jelas dia.

Namun  lanjut dia hal ini butuh kepastian dari TAPD agar dianggarkan tahun depan. Apalagi, kata dia berdasarkan data, ada 978 ibu hamil yang terdata di Dikes akan melahirkan sampai bulan Desember. “978 ibu hamil ini tidak punya jaminan kesehatan atau BPJS,” jelas dia.

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengatakan, pihaknya tengah mencari jalan keluar terkait penanggulangan bantuan Jampersal yang habis tersebut. Namun, diakuinya, Jampersal ini belum tentu juga dimanfaatkan atau diakses oleh oleh warga yang betul-betul miskin. Sebab terkadang OPD tidak bisa menghindar, karena adanya rekomendasi dari kepala desa.

Ia pun berharap agar para kepala desa baetul-betul selektif dalam melakukan seleksi terhadap warga yang betul-betul miskin dan layak menerima bantuan. Untuk mencegah warga mampu mendapatkan bantuan ini, pihaknya berencana membuat tambahan peraturan, di mana dinas melakukan verifikasi. Namun proses verifikasi ini tidak menghambat pelayanan kepada pasien. Langkah ini, kata dia, tidak memperpanjang birokrasi, namun untuk lebih meyakinkan bantuan ini diberikan kepada warga yang layak. Kalau warga tak layak menerima bantuan ini berdasarkan hasil verifikasi dikes, maka dananya tidak dicairkan. (her)