Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Berimbas pada Masyarakat

Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Payung hukum untuk kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan segera diterbitkan pemerintah pusat. Kementerian Keuangan telah memastikan kenaikan iuran BPJS untuk semua kelas 100 persen.

Adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat ini mendapat atensi dari Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH. Pihaknya khawatir, kenaikan jumlah iuran peserta BPJS berimplikasi pada berkurangnya jumlah penerima iuran di daerah, karena sampai saat ini, Pemprov NTB mengelola dana sebesar Rp34 miliar untuk 144 ribu peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kalau naik ya kita lihat berapa? Otomatis yang bisa dicover (ditangani) oleh pemerintah provinsi jadi turun,” ujarnya saat dikonfirmasi di Mataram, Kamis, 29 Agustus 2019.

Menurutnya, jika kenaikan telah ditetapkan, maka pemerintah harus melakukan survei ulang peserta JKN, terutama untuk segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sedangkan untuk segmen Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima upah menjadi tanggungan perusahaan dan pribadi.  “Nanti kita akan seleksi lagi mana yang kita masih membutuhkan mana yang tidak,” ujar mantan Kepala Dikes Lombok Tengah ini.

Salah satu cara yang dianggap bisa mengatasi penurunan jumlah penerima, tambahnya, adalah mengalihkan peserta yang dibiayai oleh provinsi agar mendapat pembiayaan dari pemda kabupaten/kota masing-masing. “Kita lempar ke kabupaten/kota biar mereka yang cover,” sarannya.

Diakuinya, masalah yang menghantui pembiayaan BPJS-Kesehatan selama ini adalah iuran yang kerap kali mengalami defisit. Hal tersebut berimplikasi pada pelayanan rumah sakit yang terhalang, karena sering menerima pembayaran setengah-setengah dari pihak BPJS-Kesehatan.

“Rumah sakit kasihan juga mereka diutangi 3-6 bulan dan dibayar cicil. Bayangkan, obat harus selalu dibeli, setiap hari bahan habis pakai untuk melayani seperti listrik dan kebersihan dari situ semua,” ujarnya. “Rata-rata masalah pelayanan rumah sakit itu (pembayaran tersendat dari BPJS) sekarang,” tambahnya.

Sebelumnya Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Dr. Muhammad Ali menerangkan pihaknya masih menunggu instruksi pusat untuk diterapkan di daerah. “Tentunya ini ada prosedurnya. Akan menjadi kajian dari Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk diusulkan ke pusat,” ujar Ali ketika dikonfirmasi pekan lalu di Mataram.

Ali berharap masyarakat memiliki kesiapan seandainya kenaikan iuran telah diterapkan, terutama untuk segmen peserta pekerja bukan penerima upah. Diterangkannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomo 87 Tahun 2013 ada tiga upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan.

“Pertama adalah penyesuaian besaran iuran, kedua penyesuaian manfaat, dan ketiga bantuan suntikan dana dari pemerintah,” ujar Ali. “Kita harapkan kontribusi dari masyarakat dan pemerintah untuk menjamin pembayaran iuran itu berjalan tertib, teratur, dan lancar,” sambungnya.

Berdasarkan usulan dari Menteri Keuangan, kenaikan besaran iuran BPJS Kesehatan adalah untuk segmen penerima bantuan iuran (PBI) dan Non-PBI kelas 3 dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per bulan per jiwa, sedangkan kelas 2 dari Rp51 ribu menjadi Rp80 ribu per bulan per jiwa, dan untuk kelas 1 dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per pulan per jiwa.

Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan kenaikan besaran iurang BPJS Kesehatan pada rapat gabungan antara Komisi IX dengan Komisi XI DPR RI beberapa waktu lalu. Kenaikan iuran itu sendiri ditujukan untuk menutupi defisit anggaran yang sering dialami oleh BPJS Kesehatan. (bay)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.