177.589 Peserta BPJS Dinonaktifkan

Wismaningsih Dradjadiah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat menonaktifkan 177.589 peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran di NTB. Di sisi yang lain, pemerintah menambah 327.477 masyarakat dari Basis Data Terpadu (BDT) pengganti yang akan ditanggung APBN.

Sementara itu, Pemprov akan menambah kuota peserta BPJS penerima bantuan iuran yang akan ditanggung APBD sebanyak 71.739 masyarakat miskin. Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, Dra. T. Wismaningsih Dradjadiah yang dikonfirmasi Suara NTB, kemarin di Mataram menjelaskan Disos akan melakukan verifikasi dan validasi ke lapangan terhadap 177.589 peserta BPJS penerima bantuan iuran yang telah dinonaktifkan.

“Kita sedang melakukan verivali (verifikasi dan validasi). Datanya sudah ada by name by addres. Tapi kita akan lihat lagi ke lapangan,” kata Wismaningsih.

Dirincikan, 177.589 peserta BPJS di NTB yang dinonaktifkan dan BDT pengganti. Untuk Lombok Barat sebanyak 14.087 jiwa, dengan BDT pengganti 39.668 jiwa. Lombok Tengah sebanyak 64.231 jiwa dengan BDT pengganti 83.284 jiwa.

Lombok Timur sebanyak 77.295 jiwa, dengan BDT pengganti 115.744 jiwa. Sumbawa sebanyak 973 jiwa, dengan BDT pengganti 21.121 jiwa. Dompu sebanyak 491 jiwa, dengan BDT pengganti 491 jiwa, dengan BDT pengganti 6.118 jiwa.

Selanjutnya, Bima sebanyak 1.847 jiwa, dengan BDT pengganti 32.786 jiwa. Sumbawa Barat sebanyak 177 jiwa, dengan BDT pengganti 2.009 jiwa, Lombok Utara sebanyak 12.112 jiwa, dengan BDT pengganti sebanyak 12.682 jiwa.

Kemudian Kota Mataram sebanyak 6.057 jiwa, dengan BDT pengganti 12.032 jiwa. Dan Kota Bima sebanyak 319 jiwa, dengan BDT pengganti sebanyak 2.033 jiwa. Wismaningsih menjelaskan verivali yang dilakukan untuk mengetahui siapa di antara peserta BPJS penerima bantuan iuran yang masih berhak dan tidak berhak lagi.

Masyarakat yang dinonaktifkan sebagai peserta BPJS ini, terang Wismaningsih akibat beberapa permasalahan. Antara lain, tidak ada Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tetapi dari verifikasi lapangan ada masyarakat yang sudah punya E-KTP, tetapi belum tercatat. “Kita menggunakan pendamping desa, PKH melakukan validasi dan verifikasi,” jelasnya.

Meskipun masyarakat sudah dikeluarkan dari peserta BPJS, kata mantan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan ini. Tetapi akan tetap dilayani pengobatannya jika benar-benar tidak mampu. Masyarakat tinggal melapor ke Dinas Sosial untuk mendapatkan rekomendasi. “Sambil kita melakukan verivali,” jelasnya.

Selain ada tambahan dari pusat sebagai pengganti peserta yang dinonaktifkan. Pemprov juga menambah kuota masyarakat miskin penerima bantuan iuran BPJS yang dananya bersumber dari APBD. Pemprov menyiapkan 71.739 jiwa kuota tambahan masyarakat miskin penerima bantuan iuran.

Kuota tambahan ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota. Namun kuota tambahan ini hanya untuk enam kabupaten/kota. Antara lain, Kota Mataram 4.884 jiwa, Lombok Barat 12.142 jiwa, Lombok Tengah 15.592 jiwa. Kemudian Lombok Timur 23.673 jiwa, Sumbawa 7.535 jiwa dan Bima 7.913 jiwa.

“Kalau ini dari APBD. Kuotanya sudah ada. Orangnya belum ada. Makanya kita verifikasi,” tandas Wismaningsih. (nas)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.