Stunting di Lotim dan KLU Jadi Atensi Lembaga Internasional

Hj. Hartina (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Masih tingginya angka stunting di NTB mengundang perhatian lembaga internasional, Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) Netherland Development. Lembaga pembangunan internasional yang berkedudukan di Belanda ini menjadikan Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara sebagai proyek percontohan.

Asisten III Setda NTB, Ir. Hj. Hartina, MM yang dikonfirmasi Suara NTB usai pertemuan SNV Netherland Development dengan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di ruang kerjanya, Selasa, 27 Agustus 2019 siang menjelaskan Lotim dan KLU dipilih menjadi lokasi proyek percontohan penurunan stunting. Karena dua daerah tersebut angka stunting masih cukup tinggi.

“Program penurunan stunting, uji cobanya mereka mengambil lokasi di Lombok Utara dan Lombok Timur. Mereka kerjasama dengan Transform untuk di Lombok Utara. Sedangkan di Lombok Timur dengan Konsepsi,” kata Hartina.

Menurut Hartina, SNV Netherland Development berharap ada kerja sama dengan Pemprov NTB dalam upaya penurunan stunting di dua daerah tersbut. Apalagi, saat ini Pemprov memiliki program revitalisasi Posyandu. Salah satu tujuannya juga mendeteksi kasus stunting dari hulu atau dusun dan desa.

Hartina mengatakan perlunya kerjasama tentang pola pendataan. Pemprov NTB lewat program revitalisasi Posyandu mempunyai sistem informasi Posyandu. Wagub, kata Hartina menekankan pentingnya validasi data.

“Karena ini yang paling susah. Banyak data, tapi validasi hanya 10 persen, 50 persen. Kalau kita mau kolaborasi, bagaimana jalan bersama,” ujarnya menuturkan.

Proyek percontohan penurunan stunting di Lotim dan KLU ini diharapkan dapat ditularkan ke kabupaten/kota lainnya di NTB. Bahkan, lembaga internasional tersebut diharapkan mampu menyebarkan virus kebaikan kepada semua desa yang ada.

Seperti di KLU, ada satu desa yang menjadi lokasi percontohan yakni Desa Sigar Penjalin. Dengan pendampingan yang dilakukan, desa ini mengalokasikan 30 persen dana desa untuk sektor kesehatan. Diharapkan, lembaga tersebut mampu mendorong desa untuk menggali permasalahannya untuk menjadi program utama di APBDes.

Hartina tak memungkiri dipilihnya Lotim dan KLU sebagai lokasi percontohan karena angka stunting masih cukup tinggi. Namun demikian, dua daerah tersebut masuk kabupaten terbaik dalam penanganan stunting. Ia mencontohkan seperti KLU, mampu menurunkan angka stunting sebesar 2 persen.

Diketahui, persentase kasus stunting di NTB turun dari 37,2 persen pada 2017 menjadi 33 persen pada 2018. Namun masih ada tujuh kabupaten/kota yang masuk zona merah di NTB.

Yakni, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima. Dari tujuh kabupaten/kota yang masih masuk zona merah ini, angka stunting paling tinggi di Lombok Timur mencapai 43,52 persen.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH menjelaskan baru satu kabupaten di NTB yang masuk zona hijau atau kasus stuntingnya rendah, yaitu Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yakni sekitar 18 persen. Sedangkan dua kabupaten/kota masuk zona kuning atau kasus stunting sekitar 20 persen. Yaitu, Kota Mataram dan Lombok Utara. Sementara tujuh kabupaten/kota masuk zona merah karena kasus stunting masih di atas 30 persen.

Di NTB, baru KSB yang mampu menekan kasus stunting menjadi 18 persen. Eka mengatakan keberhasilan KSB ini lantaran pembangunan yang dilakukan berjenjang termasuk pembangunan di bidang kesehatan.  (nas)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.