Puskesmas Kempo Dompu Inisiasi Program Pengobatan dengan Sampah

Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Siti Rohmi Djalilah dalam kunjungannya di posyandu Asunan Dorokobo kecamatan Kempo, Rabu,  21 Agustus 2019 sore. (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Puskesmas Kempo merupakan puskesmas yang menginisiasi program pengobatan dengan sampah di Dompu. Program ini berawal dari tumpukan sampah pada saluran irigasi depan Puskesmas Kempo saat banjir. Pelibatan semua sektor menjadikan program ini mendapat perhatian masyarakat dan beberapa posyandu keluarga telah berubah status jadi posyandu strata mandiri.

Kepala Puskesmas Kempo, M Faisal, SKM kepada Suara NTB mengungkapkan, program jimpitan sampah yang dilaksanakan pihaknya dimulai pada November 2018 lalu. Ini terinspirasi dari tumpukan sampah di saluran irigasi depan Puskesmas ketika musim hujan. Karena sebagian masyarakat memanfaatkan saluran irigasi yang melintasi perkampungan Desa Kempo sebagai tempat pembuangan sampah dan bermuara depan puskesmas. Pihaknya kemudian lakukan study banding dengan We Save soal pengelolaan sampah plastik yang bisa bernilai uang dengan bermitra bersama bank sampah. “Awalnya kurang dapat dukungan,” katanya.

Antusiasme masyarakat ini kemudian didorong dengan gerakan yang lebih besar. Awal Januari 2019 kemudian dideklarasikan Posyandu keluarga dan lounching jimpitan sampah dengan melibatkan Camat, Kantor Urusan Agama (KUA), BKKBN dan Desa se Kecamatan Kempo. Ada tiga program yaitu jimpitan sampah di posyandu, pengobatan dengan sampah, dan gerakan gemar menabung dengan sampah untuk siswa di sekolah serta warga melalui posyandu keluarga.

Setiap keluarga yang ke posyandu diharuskan membawa sampah plastik 1 kresek merah sebagai jimpitan. Jimpitan ini sebagai kas posyandu dan jadi dana sehat. “Agar tidak mengganggu pelayanan, sampah plastik itu ditimbang setelah pelayanan posyandu,” ungkap Faisal.

Sesuai perda, setiap pelayanan di Puskesmas retribusinya Rp.5 ribu. Sehingga bagi masyarakat yang terkumpul sampah plastik senilai Rp.5 ribu akan diberikan kupon dan kupon ini bisa dimanfaatkan untuk berobat di semua layanan kesehatan jaringan Puskesmas. “Pengobatan dengan sampah dikhususkan kepada masyarakat yang tidak memiliki BPJS Kesehatan atau kartu Indonesia Sehat (KIS),” jelasnya.

Bagi warga yang nilai sampahnya lebih dari nilai retribusi, itu menjadi tabungannya. Termasuk bagi warga peserta BPJS kesehatan atau pemilik KIS. Untuk program gemar menabung melalui jimpitan sampah di Puskesmas Kempo sudah terkumpul 205 nasabah dengan nilai uang hampir Rp.50 juta. “Kita bermitra dengan bank sampah. Puskesmas tidak ambil keuntungan, hanya kesuksesan program,” katanya.

Melalui program ini, ungkap Faisal, sudah ada 3 posyandu yang sudah berubah status menjadi strata mandiri di Desa Taa yaitu posyandu mawar Saleko, posyandu Jago Kala, dan posyandu Taa baru. “Di posyandu Assunah Dorokobo akan menyusul. Karena ada kader STBM Desa dan kader posyandunya yang saling mendukung,” ungkapnya.

Saat ini, di Puskesmas Kempo ada 35 posyandu dan telah beralih menjadi posyandu keluarga. Posyandu yang semula dilaksanakan pagi hari disesuaikan dengan waktu peserta posyandu, sehingga bisa dilaksanakan sore hari. Jika posyandu konvensional hanya melayani bayi, balita dan ibu hamil, tapi posyandu keluarga diikuti oleh semua kalangan termasuk anak – anak, remaja hingga lansia.

Kesuksesan posyandu keluarga yang diintegrasikan dengan sampah di Kempo ini menjadi perhatian pemerintah Provinsi NTB yang memiliki program unggulan revitalisasi posyandu, dan zero waste (NTB bersih). Posyandu Asunan Desa Dorokobo Kecamatan Kempo ini kemudian menjadi contoh sukses revitalisasi posyandu di NTB saat pemaparan program unggulan depan Mentri Kesehatan RI beberapa waktu lalu. “Revitalisasi posyandunya tinggal ditambah penyuluhan oleh kader sesuai masalah sosial di daerah setempat,” kata Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Siti Rohmi Djalilah dalam kunjungannya di Dorokobo Kempo, Rabu, 21 Agustus 2019 sore.

Posyandu, kata Dr Rohmi, tidak hanya sebagai tempat pelayanan kesehatan keluarga, tapi menjadi tempat penyuluhan masalah sosial masyarakat setempat. Sehingga kader dituntut memahami kondisi daerah setempat. “Harapannya, masalah itu diproteksi dari Dusun. Dari hulu kita tangani masalahnya, sehingga tidak membesar dan banyak,” harapnya.

Karenanya, saat pertemuan dengan para Kepala Desa dan Camat se Kabupaten Dompu di pandopo Bupati sebelum meninjau posyandu Asunan Dorokobo, Wagub NTB meminta kepada para kepala Desa untuk menganggarkan biaya pelatihan bagi para kader posyandu dan honor minimal Rp.150 ribu per kader setiap bulan. Sehingga SDM kader posyandu meningkat dan memahami setiap masalah sosial di wilayahnya.

Untuk program zero waste dimaksudkan agar NTB bersih. Sampah plastik yang bisa didaur ulang, dikumpulkan dan dijual di bank sampah. Sampah berupa dedaunan diolah menjadi pupuk organik. Sampah plastik yang ndak bisa diolah dan sisa makanan dikumpulkan jadi satu, kemudian diolah menjadi pelet yang bisa jadi bahan bakar. “Kalau sudah jadi pelet, itu bisa dijual di PLTU Jeranjang,” jelasnya. (ula/*)