BBPOM Mataram Gelar FGD Pengawasan Garam Beryodium

Kepala BBPOM di Mataram Ni GAN Suarningsih saat memberikan pemaparan dalam FGD.

Mataram (Suara NTB) – Balai Besar POM di Mataram menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) terkait dengan pengawasan garam beryodium tingkat produsen. Kegiatan berlangsung di Hotel Santika Mataram, Rabu, 14 Agustus 2019.

Setelah FGD, diharapkan semua lintas sektor bisa memantapkan komitmen untuk melakukan langkah-langkah tindaklanjut yang dapat meningkatkan kualitas garam beryodium di tingkat produsen. Juga untuk meningkatkan konsumsi garam beryodium yang setiap tahun belum terlihat adanya kemajuan yang signifikan.

Tampil sebagai pembicara Kepala BBPOM di Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., MH dengan pokok bahasan pengawasan garam  beryodium di NTB. Selanjutnya Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM dengan tema pengawasan pangan fortifikasi dalam percepatan penurunan stunting serta Dinas Perindustrian NTB dengan tema bahasan peranan Dinas Perindustrian dalam standarisasi produksi garam beryodium di NTB.

Dalam FGD tersebut hadir seluruh stakeholder yang terkait dengan garam dan fortifikasi pangan seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Loteng, produsen garam, perwakilan PKK, Biro Kesra Provinsi NTB, Bappeda NTB, Dinas Kesehatan NTB, Dinas Perindustrian NTB, Dinas Perdagangan NTB dan pihak terkait lainnya.

Suarningsih mengatakan, serapan garam di tingkat petani masih sangat rendah, sehingga hal ini perlu penanganan dan terobosan dari semua pihak lintas sektor. Tujuannya agar garam bisa terserap dengan baik serta bisa menghasilkan kualitas garam beryodium sesuai dengan SNI. “Yang terpenting adalah cakupan konsumsi garam beryodium ini meningkat. Ini kaitannya dengan stunting, ini sudah menjadi isu nasional,” katanya.

Suarningsih mengatakan, konsumsi garam beryodium masih rendah. Lebih rendah dari rata-rata nasional.  Data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan bahwa cakupan konsumsi garam beryodium di NTB hanya 54,67 persen. Sementara cakupan konsumsi secara nasional sebesar 77,10 persen.

Ia mengatakan, ada kecenderungan masyarakat menengah ke bawah mengkonsumsi makanan tinggi kalori namun rendah zat gizi mikro, yang disebabkan antara lain karena ketidakmampuan ekonomi dan atau kurangnya pengetahuan. “ Belum mempertimbangkan makan sayur dan buah yang kandungan gizi mikronya besar. Jadi kekurangan gizi mikro ini menjadi hal yang krusial untuk ditangani  sehingga ada kebijakan pangan fortifikasi yaitu pangan yang diperkaya dengan zat-zat gizi mikro,” katanya.

Masalah garam ini diharapkan bisa masuk dalam rencana pembangunan industri daerah, baik di tingkat Provinsi NTB atau pemerintah kabupaten/kota. Terlebih Provinsi NTB adalah salah satu sentra garam yang banyak ditemukan di Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Timur.

“Ini yang perlu menjadi perhatian kita semua lintas sektor agar bisa menyerap produk-produk garam hasil petani garam di Lotim maupun di Bima,” ujarnya.

Di tahun 2017 ada program raskin atau rastra, di mana penyaluran garam beryodium ini bisa melalui program tersebut. “Namun sekarang tidak bisa, sehingga serapan garam di tingkat petani juga merosot. Dulu 100 ton sekarang serapan di tingkat petani, sekarang hanya 20 ton. Ini memang cukup memperihatinkan,” tambahnya.

Menurutnya, pangan fortifikasi secara global sudah diakui bahwa intervensi gizi sangat efektif melalui pola ini. Pola ini sangat sensistif terhadap pencegahan serta penanggulangan masalah gizi untuk 1000 hari pertama kehidupan. Peran fortifitasi pangan untuk 1.000 hari pertama kehidupan sebagai bagian dari program perlindungan ibu hamil dan anak-anak terhadap kekurangan gizi. “Misalnya pemberian iodium melalui garam ini,” katanya.

Adapun kegiatan BBPOM di Mataram dalam rangka mendukung program ini yaitu dengan melakukan sampling dan pengujian mutu garam beryodium, tepung terigu dan minyak goreng. Melakukan pengawasan mutu pangan fortifikasi baik di tingkat produsen (CPPB) dan distribusi (CDPRB). Pertemuan FGD sebanyak satu kali dalam setahun sebagai wadah konsolidasi dan evaluasi kegiatan dengan lintas sektor dan pelaku usaha. Menyebarkan leaflet, poster, banner tentang pangan fortifikasi (garam beryodium, tepung terigu dan minyak goreng).

Selama ini, yang belum dilakukan yaitu  tidak ada  pengawasan dan penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari risiko GAKI atau gangguan akibat kekurangan garam beryodium.  Diperlukan juga akselerasi melalui gerakan “desa bebas garam bodoh/bodong” untuk menghindari penjualan dan konsumsi garam yang non yodium. (ris/*)