Tujuh Kabupaten/Kota Zona Merah Stunting di NTB

Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Persentase kasus stunting di NTB turun dari 37,2 persen pada 2017 menjadi 33 persen pada 2018. Namun masih ada tujuh kabupaten/kota yang masuk zona merah kasus stunting di NTB.

Yakni, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima. Dari tujuh kabupaten/kota yang masih masuk zona merah ini, angka stunting paling tinggi di Lombok Timur mencapai 43,52 persen.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH menjelaskan, baru satu kabupaten di NTB yang masuk zona hijau atau kasus stuntingnya rendah, yaitu Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sekitar 18 persen. Sedangkan dua kabupaten/kota masuk zona kuning atau kasus stunting sekitar 20 persen. Yaitu, Kota Mataram dan Lombok Utara.

Sementara tujuh kabupaten/kota masuk zona merah karena kasus stunting masih di atas 30 persen. ‘’Tahun 2018 itu Lombok Timur tertinggi 43,52 persen, yang lain merah. Kuning itu Kota Mataram 20 persen sama Lombok Utara 20 persenan. Yang hijau ada satu, KSB 18 persen,’’ ungkap Eka ketika dikonfirmasi di Mataram, akhir pekan kemarin.

Di NTB, baru KSB yang mampu menekan kasus stunting menjadi 18 persen. Eka mengatakan, keberhasilan KSB ini lantaran pembangunan yang dilakukan berjenjang termasuk pembangunan di bidang kesehatan.

Hasil evaluasi yang dilakukan, ternyata konsumsi ikan tertinggi di NTB berada di KSB, mencapai 43 kg perkapita per tahun. Sedangkan konsumsi ikan terendah ada di Lombok Timur sebesar 20 kg perkapita per tahun.

Dari sisi sanitasi, KSB juga termasuk kabupaten yang terbaik capaiannya. Termasuk mengenai cakupan air bersih. ‘’Faktor-faktor penyebab stunting, ada sanitasi, air bersih, pola konsumsi. Itu cocok kita lihat angka-angka NTB di faktor-faktor ini. Ternyata nyambung dengan angka stunting,’’ terangnya.

Keberhasilan KSB menekan kasus stunting menjadi perhatian Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres). Setwapres rencananya akan melakukan penelitian di KSB. Mereka ingin mendalami pola penanganan yang dilakukan kabupaten ujung barat Pulau Sumbawa itu sehingga mampu menekan stunting. Hasil penelitian Setwapres ini selanjutnya akan menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia untuk mempercepat penurunan kasus stunting.

Terkait dengan upaya yang dilakukan terhadap tujuh kabupaten/kota yang masuk zona merah stunting. Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Tengah ini menyatakan sedang dilakukan gerakan penurunan stunting di NTB. Termasuk  revitalisasi Posyandu yang sedang dilakukan Pemprov NTB bersama Pemda kabupaten/kota, tujuannya untuk menekan angka stunting.

‘’Kita menurunkan stunting berbasis Posyandu. Jadi di Posyandu pergerakan itu. Kita tak membuat lembaga yang lain. Tapi mengoptimalkan lembaga yang ada. Kemudian pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri merupakan upaya jangka panjang menurunkan stunting,’’ tandas Eka. (nas)