Dua RS di NTB Terancam Turun Jadi Klinik

Ilustrasi rumah sakit (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Dua rumah sakit (RS) di NTB terancam turun kelas menjadi klinik utama. Satu RS milik Pemkot Bima dan satu milik swasta, yakni RS Cahaya Medika. Sementara itu, protes atau keberatan yang dilayangkan sejumlah RS milik Pemda di NTB akan dijawab Kementerian Kesehatan (Kemenkes), akhir Agustus ini.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH, menyatakan pihaknya sudah keliling ke RS yang ada di NTB. Sebagian besar rumah sakit yang turun kelas dari tipe C ke tipe D  kemungkinan akan kembali menjadi tipe C. Dengan melihat jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di atas 75 persen. Kecuali ada dua RS yang baru berdiri. Yakni RS Kota Bima dan RS Cahaya Medika.

‘’Kalau mereka tidak bisa memenuhi persyaratan sebagai  rumah sakit tipe D. Mereka akan turun jadi klinik utama. Tidak lagi menjadi rumah sakit,’’ ujar Eka dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat, 9 Agustus 2019 siang.

Karena kedua RS tersebut baru setahun berdiri. Maka akan dilakukan penilaian satu tahun lagi. Jika tidak memenuhi syarat sebagai RS tipe D, setelah dilakukan evaluasi. Maka terpaksa akan turun kelas menjadi klinik utama. Namun, pihaknya berharap kedua RS tersebut dapat memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai RS tipe D. Sehingga tidak turun kelas menjadi klinik.

Baca juga:  Turun Kelas, Lima Rumah Sakit Pemda di NTB Ajukan Keberatan

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Kemenkes, RS milik Pemda di Pulau Sumbawa semuanya turun kelas, kecuali RSUD As Syifa Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Bahkan RS milik Pemprov, RS H. L. Manambai Abdul Kadir yang berada di Sumbawa Besar juga turun kelas, dari tipe C ke tipe D.

Sedangkan di Pulau Lombok, RS milik Pemda yang turun kelas adalah RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat dan RSUD Praya Lombok Tengah. Selain itu juga RS. Bhayangkara Polda NTB, juga turun kelas dari tipe C ke tipe D.

Eka mengatakan, semua RS Pemda yang turun kelas melayangkan keberatan ke Kemenkes. Namun jawaban Kemenkes atas keberatan tersebut baru akan keluar akhir Agustus ini.

Dijelaskan, apabila SDM rumah sakit sudah berada di atas 75 persen maka kemungkinan akan kembali menjadi tipe C. ‘’Teorinya kan begitu. Kita tunggu jawaban Kemenkes secara resmi. Kemenkes menurunkan secara resmi, mengembalikan juga harus secara resmi,’’ kata Eka.

Baca juga:  Jelang Satu Tahun Zul-Rohmi, Instalasi Radioterapi RSUD NTB Mulai Terima Pasien BPJS

Eka menjelaskan, rata-rata penyebab turun kelasnya RS milik Pemda yang ada di NTB karena persoalan SDM. Manajemen RS kurang update menyampaikan perkembangan SDM-nya secara online. Padahal kalau dilihat di lapangan, SDM-nya rata-rata sudah berada di atas 75 persen.

Berdasarkan Permenkes No.56 Tahun 2014, RS tipe C, harus punya empat dokter spesialis dasar. Yaitu dokter  spesialis bedah, kandungan, anak dan penyakit dalam. Selain itu, juga ditambah dengan dokter  spesialis penunjang lainnya seperti anestesi, patologi klinik dan radiologi.

‘’Selama dua minggu ini kita evaluasi, rata-rata dia di atas 75 persen ketenagaannya. Kemungkinan besar balik lagi ke tipe C. Tetapi misalnya, dia tak bisa balik sekarang ke tipe C. Enam bulan lagi bisa mengajukan untuk dinilai kembali,’’ terangnya.

Dengan menyandang status sebagai RS tipe D, maka akan berpengaruh terhadap pelayanan dan pendapatan RS. RS tipe D, tarifnya 40 persen di bawah tarif RS tipe C.  (nas)