Warga Tolak Pemindahan Puskesmas Kempo

Suasana dengar pendapat di DPRD Dompu, Kamis,  8 Agustus 2019 berjalan tenang. Pertemuan ini menghadirkan perwakilan Pemuda Peduli Masyarakat Kempo, perwakilan Dinas Kesehatan, Bagian Tata Pemerintahan, Bappeda, BPKAD, BPN Dompu, Camat Kempo dan pihak terkait lainnya. (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Puskesmas Kempo yang ada di Desa Kempo dinilai kurang representatif dan dinilai belum memenuhi syarat minimal layanan kesehatan dasar sesuai Permenkes No 75 tahun 2014. Kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmatif kesehatan memaksa pemerintah memindahkan Puskesmas dari Desa Kempo di Dusun Rasabou Desa Taa kecamatan Kempo. Keputusan pemerintah ini masih mendapat penolakan, terlebih keberadaan Puskesmas Kempo memiliki sejarah panjang dari pembentukan Kabupaten Dompu.

Memfasilitasi aspirasi warga Kempo ini, Dewan menggelar dengar pendapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Dompu, Andi Bahtiar, A.Md.Par di ruang rapat terbatas, Kamis,  8 Agustus 2019. Hadir dalam dengar pendapat ini, perwakilan Pemuda Peduli Masyarakat Kempo, perwakilan Dinas Kesehatan, Bagian Tata Pemerintahan, Bappeda, BPKAD, BPN Dompu, Camat Kempo dan pihak terkait lainnya.

Feriansyah Saputra, juru bicara Pemuda peduli masyarakat Kempo saat dengar pendapat di Dewan menegaskan penolakan warga Kempo atas rencana pemindahan Puskesmas Kempo dari berlokasi di Dusun Madiya Desa Kempo ke dusun Rasabou Desa Taa. Selain faktor sejarah, keberadaan Puskesmas Kempo masih bisa dikembangkan dan ditingkatkan. Berdasarkan Permenkes No 18 tahun 2018, DAK bisa diarahkan untuk pembangunan Puskesmas baru, renovasi Puskesmas yang ada, peningkatan sarana dan prasarana di Puskesmas.

“Paling tidak, anggaran itu bisa diarahkan untuk membeli alat kesehatan dan penyiapan prasarananya,” ungkapnya.

Feriansyah juga mengungkapkan, ketika aksi penolakan warga atas rencana pemindahan Puskesmas Kempo awal tahun 2019 lalu, Camat dan Kepala Puskesmas Kempo telah menandatangani berita acara di atas materai tidak akan memindahkan Puskesmas Kempo dari Desa Kempo. Tapi faktanya, proses pembangunan Puskesmas tersebut tetap berlanjut di Rasabou Desa Taa hingga saat ini.

Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Hj Iris Juita Kastianti, SKM, MMKes yang diwakili oleh kepala bidang P2P, Rahmat, SKM membacakan alasan pemindahan Puskesmas Kempo yang juga telah disampaikan saat audiensi dengan Pemuda Peduli Masyarakat Kempo di kantor Camat, 2 Agustus 2019 lalu. Diantaranya, secara teknis berdasarkan Permenkes No 75 tahun 2014 bahwa jumlah ruangan yang akan dibangun untuk kebutuhan pelayanan kepada masyarakat minimal 28 ruangan, belum termasuk ruang visit, ruang usaha berhenti merokok, ruang pokok dahak, titik kumpul ketika terjadi bencana, parkiran, akses masuk serta tempat instalasi pembuangan air limbah (IPAL), dan tempat penyimpanan sementara limbah medis (TPS).

Di Puskesmas Kempo saat ini, lanjutnya tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan yang disyaratkan. Kebetulan ada lahan yang kosong dan cukup serta representatif dari Pemda untuk dibangun Puskesmas, sehingga bangunan Puskesmas yang lama bisa dimanfaatkan untuk kegiatan atau kantor yang lain. “Untuk keberlangsungan pelayanan kesehatan khususnya di Desa Kempo, maka kami siapkan tenaga kesehatan perawat dan bidan yang bertugas di Pustu dan Poskesdes dengan menempati sebagian bangunan di bangunan Puskesmas yang lama,” kata Rahmat.

Rahmat pun menegaskan, rencana pembangunan Puskesmas ini telah direncanakan jauh sebelumnya dan disampaikan ke pihak terkait. Hal ini juga ditegaskan kepala bidang Aset BPKAD Dompu, bahwa lokasi pembangunan Puskesmas Kempo merupakan lahan eks kantor Camat Kempo, eks kantor PKK Kempo, dan rumah dinas Camat Kempo. “Pembangunan Puskesmas ini telah direncanakan jauh sebelumnya dan ini untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat yang dipersyaratkan,” kata Kepala bidang Sosbud Bappeda Dompu, Drh Haerul Akbar, MSI.

Ketika proyek DAK yang telah memasuki masa pengerjaan ini ditolak, Haerul Akbar mengingatkan, bisa berdampak panjang bagi daerah dan tidak akan mendapatkan alokasi anggaran pembangunan berikutnya. Selain itu, penunjukan lokasi pembangunan Puskesmas oleh Bupati telah dipertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada dan telah mengajak serta Camat dan Kepala Desa terkait. “Kita tidak dalam kapasitas mengambil keputusan, tapi hanya memfasilitasi dialog atas aspirasi masyarakat. hasil dialog ini akan kami sampaikan ke pimpinan untuk dibicarakan lebih lanjut,” kata Ketua Komisi 1 DPRD Dompu, Andi Bahtiar, A.Md.Par. (ula)