Turun Kelas, Lima Rumah Sakit Pemda di NTB Ajukan Keberatan

RSU H.L. Manambai Abdul Kadir, salah satu RSUD di NTB yang turun kelas dari tipe C ke D. (Suara NTB/arn)

Mataram (Suara NTB) – Lima rumah sakit milik Pemda di NTB yang turun kelas dari tipe C ke tipe D,  kompak mengajukan keberatan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dengan turunnya kelas rumah sakit menjadi tipe D, maka akan berpengaruh terhadap pelayanan dan pendapatan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH mengatakan, rumah sakit Pemda yang tidak turun kelasnya menjadi tipe D, hanya RSUD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sedangkan RSUD Sumbawa, RSU H.L. Manambai Abdul Kadir, RSUD Dompu, RSUD Kota Bima dan RSUD Bima turun kelas menjadi tipe D.

‘’Kabupaten Bima, Kota Bima, Lombok Barat dan Sumbawa dan RSU H.L. Manambai kemarin sudah mengajukan (keberatan) juga,’’ kata Eka dikonfirmasi di Mataram, kemarin.

Turunnya kelas rumah sakit milik Pemda tersebut, kata Eka akan berpengaruh terhadap pelayanan dan pendapatan. Dengan status rumah sakit tipe D, maka pelayanan kesehatan yang diberikan ke masyarakat menjadi terbatas.

Baca juga:  Menkes Dukung Penuh Pengembangan ‘’Medical Tourism’’ di NTB

‘’Kemudian pendapatan rumah sakit turun juga. Karena kualifikasi D, pendapatannya itu hanya 60 persen dari kualifikasi tipe C,’’ jelas Eka.

Untuk RSU H. L. Manambai Abdul Kadir yang menjadi milik provinsi, akan dilakukan penambahan tenaga dokter kontrak. Pemprov menyiapkan anggaran Rp1,054 miliar untuk menambah tenaga kontrak untuk dokter anak, dokter kandungan, dokter umum, dokter gigi, asisten apoteker dan tenaga-tenaga lainnya yang masih kurang.

‘’Lewat dana APBDP kita tambahkan untuk mengontrak dokter-dokter yang masih kurang. Karena kalau keberatan kita tidak diterima saat ini, kita masih punya kesempatan 6 bulan ke depan untuk dievaluasi kembali,’’ jelas Eka.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Tengah ini mengatakan, selain mengajukan keberatan. Pemda juga menambah sumber daya manusia (SDM). Sehingga ketika dilakukan evaluasi, tidak bermasalah lagi.

Baca juga:  Menkes Dukung Penuh Pengembangan ‘’Medical Tourism’’ di NTB

Dengan berstatus tipe D, kata Eka, pelayanan rumah sakit menjadi terbatas. Jika dianalogikan pelayanan rumah sakit dari A sampai Z. Maka untuk rumah sakit tipe D, pelayanannya hanya dari A sampai E.

Jika penyakit pasien sudah jenis F, maka harus dirujuk ke rumah sakit tipe C. Begitu juga rumah sakit tipe C, pelayanan kesehatannya dari F sampai N. Jika jenis penyakit pasien sudah O, maka harus dirujuk ke rumah sakit tipe B.

‘’Walaupun rumah sakit itu mampu melayani,  kewenangan pelayanannya  sebagai rumah sakit terbatas. Dari sisi pelayanan,  masyarakat terbebani. Karena dia harus berpindah tempat,’’ katanya.

Misalnya di Pulau Sumbawa. Rumah sakit tipe C hanya ada di KSB. Maka masyarakat yang berada di kabupaten/kota lainnya yang rumah sakitnya tipe D, harus dirujuk ke KSB. (nas)