Komitmen Bersama BPOM Mataram Wujudkan Reformasi Birokrasi

Kepala BPOM Mataram dan perwakilan instansi lintas sektoral berfoto bersama seusai melakukan penandatangan komitmen bersama reformasi birokrasi BPOM, Rabu (31/7) (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram memperkuat komitmen menghadirkan reformasi birokrasi di seluruh elemen BPOM, mulai dari pucuk pimpinan sampai dengan karyawan dan staf. Tujuannya untuk menjadikan BPOM Mataram sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Bertempat di hotel Lombok Raya Mataram, Rabu, 31 Juli 2019, hadir perwakilan dari Bea Cukai Mataram, Polda NTB, BNNP NTB, Dinas Kesahatan NTB, BPKP NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, Dinas Perdagangan, Kelompok Farmasi, dan Ombudsman NTB. BPOM Mataram bersama dengan beberapa perwakilan pihak lintas sektoral yang hadir kemudian menandatangani pernyataan komitmen bersama untuk mendukung semangat BPOM tersebut.

Kepala BPOM Mataram, Dra. Ni G.A.N Suarningsih, Apt., M.H. menerangkan bahwa implementasi reformasi birokrasi memang merupakan tanggungjawab bersama. Karena itu diusung konsep Zona Integritas yang meyatakan bahwa BPOM Mataram akan berusaha memberikan kinerja tinggi, pelayanan publik yang berkualitas, dan anti terhadap bentuk apapun dari praktik korupsi.

Karena itu, BPOM membutuhkan dukungan pengawasan dari berbagai pihak, seperti Ombudsman dan Unit Ditreskrimsus Polda NTB. “Dukungan lintas sektor menjadi sangat penting bagi kami untuk mewujudkannya,” ujar Suarningsih ditemui seusai kegiatan. “Penandatanganan ini merupakan pernyataan janji untuk mencurahkan pikiran kami di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di dalam pengawasan obat dan makanan dengan sebaik-baiknya, bersikap jujur, bertanggungjawab, dan tidak melakukan praktik kegiatan yang menyimpang,” sambungnya.

Diterangkan Suarningsih, BPOM di Indonesia pada tahun 2017 baru sebagian yang mendapatkan predikat WBK dan WBBN. Untuk tahun 2019 sendiri ditargetkan seluruh BPOM dicanangkan mendapatkan predikat tersebut. “Seluruh karyawan kami juga sudah menandatangani fakta integritas, dan sekarang kami membuat komitmen integritas bersama-sama dengan pihak lintas sektoral,” ujar Suarningsih. Harapannya sendiri adalah pemerintahan yang baik dan terbuka dapat dilaksanakan, khususnya di BPOM Mataram.

Saat ini capaian BBPOM Mataram terkait reformasi birokrasi adalah kenaikan nilai SAKIP dari  72,83 (BB) pada tahun 2017 menjadi 75,76 (BB) pada tahun 2018 yang menandakan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas. Selain itu, dari segi kualitas pelayanan publik yang diukur melalui survei kepuasan masyarakat juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 82,18 menjadi 85,23 pada tahun 2018. “Kami juga mengundurkan diri dan mengeluarkan surat pernyataan PNS tidak bekerja lagi di sarana peroduksi, atau fasilitas kesehatan yang menjadi tanggungjawab BPOM,” tegas Suarningsih.

BPOM Mataram sendiri memiliki tiga jenis pelayanan yang rentan penyelewengan prosedur, yaitu layanan pengujian, layanan informasi, dan layanan sertifikasi prodak yang memerlukan izin edar dari BPOM. Untuk mencegah kemungkinan penyelewangan itu, Suarningsih menenrangkan bahwa BPOM telah melakukan sosialisasi jangka waktu dan besaran biaya pelayanan secara terbuka dan memberikan kemudahan akses untuk itu.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Ombudsman NTB, Adhar Hakim, S.H., M.H, yang menyampaikan bahwa masalah umum instansi pelayanan publik adalah adalah pada kesalahan paradigma pelayanan itu sendiri. Yaitu, penolakan fungsi lembaga negara yang menyediakan pelayanan dibawah pengawasan dari masyarakat itu sendiri. “Partisipasi publik itu akan menghukum kita dengan sendirinya. Industri informasi sudah sangat luar bisa,” ujar Adhar.

Diterangkan Adhar bahwa BPOM setidaknya memiliki dua fungsi utama yang memiliki kemungkinan maladministrasi karena melibatkan dengan kepentingan orang banyak dan potensi dari segi ekonomi yang cukup besar. Namun diakui Adhar, BPOM Mataram adalah salah satu instansi yang sangat minim dilaporkan oleh masyarakat kepada Ombudsman. “Tahun 2017 itu ada dua laporan. Tapi 2018 sampai sekarang belum ada lagi. Artinya memang benar ada pembenahan,” ujar Adhar.

Senada dengan itu Inspektur II BPOM, Dra. Zulaimah, Apt., M.Si., menerangkan bahwa kepala BPOM sendiri pada tahun 2019 telah menerbitkan peraturan dan pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BPOM sendiri. “Mudah-mudahan untuk BPOM mataram ini sudah disosialisasikan dengan baik sehingga pada hari ini sudah melakukan penandatangan komitmen bersama,” ujar Zulaimah.

Dengan adanya penandatanganan itu, menurut Zulaimah BPOM Mataram mengemban tanggungjawab yang cukup berat, mengingat kepercayaan yang telah diberikan berbagai pihak kepada BPOM sebagai instansi yang menerapkan zona integritas. BPOM juga dituntut wajib melakukan pelaksanaan reformasi birokrasi dan wajib melakukan perubahan pola pikir terkait pelayanan publik terhadap masyarakat. (bay/*)