Target Turun Satu Persen Setahun, Pemprov Fokus Tangani 60 Desa Stunting di NTB

Kepala Dikes NTB, Nurhandini Eka Dewi. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Untuk mempercepat penurunan angka stunting, Pemprov sejak 2018 fokus menangani 60 desa yang memiliki kasus cukup tinggi di NTB. Dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2018-2023, Pemprov menargetkan penurunan angka stunting satu persen tiap tahun.

Dalam dokumen Rancangan RPJMD yang diperoleh Suara NTB, kondisi awal RPJMD, pada 2017, angka stunting di NTB sebesar 37,20 persen. Pada 2018, angka stunting sebesar 36 persen. Pada 2019, angka stunting ditargetkan turun menjadi 35 persen. Sampai akhir RPJMD di bawah pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, pada 2023 angka stunting ditargetkan tersisa sebesar 32 persen.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH yang dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin  mengatakan sebanyak 60 desa yang diintervensi untuk penurunan kasus stunting di NTB sejak 2018. Sebanyak 60 desa yang diintervensi tersebut merupakan desa yang paling banyak ditemukan kasus stunting.

Ia mengatakan, revitalisasi Posyandu merupakan salah satu intervensi sederhana menekan stunting, gizi buruk dan gizi kurang di NTB. Ia menyebut masyarakat yang memanfaatkan atau mendatangi Posyandu  baru 67 persen. Artinya, 33 persen masyarakat tidak mendatangi Posyandu.

60 desa stunting yang fokus ditangani tersebar di enam kabupaten di NTB.  Yakni, untuk Lombok Barat seperti Desa Mesanggok,  Gili Gede Indah, Mambalan, Penimbung, Langko, Batu Mekar, Lembar, Kuripan, Jagaraga. Untuk Lombok Tengah, seperti Desa Mantang, Sukadana, Mertak, Banyu Urip, Selong Belanak, Mekar Sari, Sukaraja, Marong, Dakung, Teratak.

Selanjutnya Lombok Timur, seperti Desa Kembang Kerang Daya, Lenek Kali Bambang, Lenek Duren, Belanting, Dadap, Bagik Payung Timur, Bintang Rinjani, Batunampar, Batunampar Selatan, Pandanwangi. Untuk Sumbawa, seperti Desa Stowe Bra, Bao Desa, Kelungkung, Sempe, Maman, Berang Rea, Ongko, Luk, Berora dan Mungkin.

Baca juga:  Turunkan Stunting dengan Kearifan Lokal

Untuk Dompu, seperti Desa Oo, Katua, Dorebara, Cempi Jaya, Persiapan Jala, Mumbu, Bakajaya, Sorinomo, UPT Nangakara dan Ranggo. Sedangkan di Lombok Utara seperti Desa Jenggala, Sigar Penjalin, Rempek, Kayangan, Sesait, Dangiang, Sukadana, Mumbul Sari, Karang Bajo dan Pemenang Timur.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTB mencatat jumlah kabupaten stunting di NTB pada 2019  meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sebelumnya, jumlah kabupaten stunting di NTB ada enam, namun sekarang sudah bertambah menjadi delapan kabupaten.

Kasubid Bina Keluarga Balita, Anak dan Ketahanan Keluarga Lansia BKKBN NTB, Wahyu Hidayat Yusuf, SS, M. Sc menyebutkan, enam kabupaten stunting pada 2018. Yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa dan Dompu.

Dijelaskan suatu daerah disebut kabupaten stunting apabila minimal 40 persen Balita di daerah tersebut kena stunting. ‘’Dari enam kabupaten itu, ternyata pada tahun ini meningkat jadi delapan kabupaten stunting. Tambahannya Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat,’’ sebutnya.

Wahyu memaparkan, angka absolut Balita yang kena stunting pada 2018 pada enam daerah yang menyandang status kabupaten stunting, yakni sebanyak  5.764 Balita. Dengan rincian, Dompu 675 balita, Lombok Timur 1.193 balita, Lombok Tengah 967 balita, Lombok Barat 2.030 balita, Sumbawa 332 balita dan  Lombok Utara 567 balita.

Untuk menekan kasus stunting di NTB, Wahyu mengatakan berbagai intervensi dilakukan BKKBN. Baik melalui kearifan lokal maupun media-media lainnya. Bahkan diadakan pertemuan di setiap kabupaten/kota sampai ke desa-desa.

‘’Kalau di BKKBN itu kita punya Bina Keluarga Balita (BKB). Itu kita bentuk kelompok BKB di setiap desa. Ada beberapa lokasi yang terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD atau BKB holistik terintegratif,’’ terangnya.

Baca juga:  Kunjungi NTB, Menkes Bahas Stunting hingga Peran Posyandu

Dijelaskan, seorang Balita terkena stunting sangat ditentukan pada 1000 hari pertama kehidupan. Artinya, sejak bayi berada di dalam kandungan sampai lahir harus terjamin asupan gizinya. Balita stunting biasanya akibat kurangnya asupan gizi pada saat ibunya sedang mengandung.

Kurangnya asupan gizi bagi balita sejak dalam kandungan dominan dipengaruhi pernikahan dini. Di NTB, kata Wahyu, angka pernikahan dini di atas 50 persen lebih. Ketika seorang perempuan menikah sebelum usia ideal 21 tahun maka organ reproduksinya belum siap untuk melakukan aktivitas reproduksi.

‘’Makanya IPM kita masih rendah karena masih tingginya angka kematian anak dan ibu melahirkan. Muaranya di situ. Data terakhir yang saya punya sekitar 50,4 persen angka pernikahan dini,’’ sebutnya.

Wahyu mengatakan, stunting bukan dominan disebabkan persoalan ekonomi. Berdasarkan hasil survei, 30 persen orang kaya, balitanya menderita stunting. Artinya, masalah stunting bukan disebabkan masalah ekonomi, tetapi faktor pola asuh orang tua.

Upaya mengurangi angka stunting merupakan program prioritas nasional yang langsung di bawah Wakil Presiden (Wapres). Sehingga melibatkan berbagai sektor terkait. Tetapi dalam praktik di lapangan, instansi yang  langsung menyentuh kegiatan itu hanya BKKBN dan Dinas Kesehatan yang cukup menonjol.

Ia mengatakan, penanganan stunting di NTB masih belum terpadu. Sebenarnya, kata Wahyu, harus ada keterpaduan antar instansi dan lembaga menekan angka stunting.

Menurutnya, perlu ada tim terpadu yang dibentuk Pemprov NTB dalam menekan kasus stunting di daerah ini. Pasalnya, kabupaten stunting bukannya berkurang, malah bertambah pada 2019 ini. (nas)