Gara-gara Persoalan Ini, Pemda Lombok Utara Surati Kemendagri

Tanjung (Suara NTB) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) akhirnya bersurat ke Kementerian Dalam Negeri. Langkah tersebut menindaklanjuti kejelasan mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sempat berpolemik di KLU.

Kepala Bagian Hukum Setda Lombok Utara, Raden Eka Asmarahadi, SH., kepada wartawan Selasa, 17 April 2018, mengungkapkan Pemda KLU melalui Bagian Hukum secara resmi bersurat ke ke Kemendagri meminta petunjuk perihal Perbup PTSL. Setidaknya, Kemendagri memberi saran kepada Pemkab Lombok Utara terhadap perbup yang sudah dikeluarkan, sehingga melegalkan jalannya program PTSL di Lombok Utara.

Iklan

Namun hal ini justru terbalik, saat ini Pemkab Lombok Utara sudah memiliki Perbup Nomor 34 Tahun 2017 tentang penetapan biaya PTSL. “Setelah ada perintah dari Kemendagri, minimal bisa mereview Perbup yang sudah dikeluarkan. Apakah yang ada ini sudah pas atau ada kekurangan,” ujarnya.

Eka mengatakan, Perbup yang mengatur penarikan biaya untuk PTSL muncul lebih awal daripada surat perintah dari Kemendagri dikarenakan persepsi. Pemkab berasumsi, pada Diktum ke 9 SKB 3 Menteri yang dikeluarkan untuk melancarkan PTSL di daerah merupakan perintah langsung untuk daerah-daerah dalam mengeluarkan Parbup sebagai regulasi pendukung. Artinya Diktum ke 9 itu sekaligus tidak memerlukan perintah formal dalam bentuk surat sebagai bentuk penegasannya.

Selain ke Kemendagri, Pemkab juga sudah menembuskan persoalan yang sama ke Mahkamah Agung. Di MA sendiri, surat Pemkab masih berproses. Pemda KLU dalam hal ini meminta petunuk lebih lanjut perihal apakah SKB 3 Menteri bisa dijadikan dasar untuk menjalankan program PTSL.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., tetap berpandangan bahwa SKB 3 Menteri yang dijadikan pedoman eksekutif menelurkan Perbup PTSL kurang tepat. Sebagaimana Diktum ke 9 SKB 3 Menteri, Ardianto berpandangan masih harus ditegaskan. Artinya sebelum mengeluarkan Perbup, Pemda KLU harusnya meminta Kemendagri mengeluarkan perintah secara tertulis.

“Saya melihat keluarnya Perbup ini adalah langkah terpaksa yang dilakukan oleh eksekutif untuk melegalkan Perbup. Logikanya perintah itu turun dulu baru pemerintah membuat Perbup,” cetusnya.

Ketua Fraksi Hanura ini menilai, Pemkab Lombok Utara kurang berhati-hati dalam membuat keputusan. Namun ia memaklumi, keputusan yang dibuat diawali oleh penafsiran makna dari regulasi pusat. Mengacu pada SKB 3 Menteri, tegas disebutkan bahwat apabila tidak dianggarkan dalam APBN maka dianggarkan di APBD atau APBDes. Tetapi apabila tidak ada di APBD dan APBDes, dapat dibebankan pada masyarakat yang diatur melalui Perbup atas perintah Kemendagri. Kalimat yang menegaskan kata perintah Kemendagri terburu-buru diartikan sebagai langkah yang membolehkan dibuatnya Perbup.

“Meskipun demikian kita mengapresiasi, tetapi jika ada dampak hukum, jangan sampai kepala desa yang menanggung,” tandasnya. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here