Gara-gara LHKPN, Pemda Lobar Ditegur KPK

R. Agus Hidayat dan Hj.  Nurhidayah (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) ditegur oleh Komisi Pemberantaran Korupsi (KPK) lantaran hingga memasuki deadline penyerahan LHKPN tanggal 31 Maret belum semua aparatur penyelenggara negara menyerahkan laporan ke lembaga antirasuah tersebut. Khusus di kalangan pejabat, penyerahan LHKPN sampai Jumat,  29 Maret 2019, dari 224 pejabat yang wajib lapor LHKPN baru 157 orang atau 70 persen sudah menyerahkan laporan sedangkan sisanya 67 orang atau 30 persen belum. Hal serupa di kalangan dewan, masih banyak anggota dewan yang belum menyerahkan LHKPN. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian LHKPN ini bervariasi, ada yang lalai dan lamban menyerahkan dokumen.

Inspektur pada Inspektorat Lobar, H. R Agus Hidayat mengatakan, batas waktu penyerahan LHKPN tanggal 31 Maret ini. LHKPN ini diwajibkan bagi dewan dan aparatur penyelenggara negara. “Batas waktu penyerahan LHKPN tanggal 31 Maret ini, kita sudah dievaluasi KPK. Dari 224 orang penyelenggara negara atau aparatur wajib lapor LHKPN sudah mencapai 70 persen sudah melaporkan, sedangkan sisanya 30 persen belum,” jelas Agus.

Iklan

Pejabat yang belum menyerahkan terus menyelesaikan sebelum tenggat waktu berakhir. Sejauh ini, banyak yang melaporkan LHKPN via online, hanya saja kendalanya portal KPK baru bisa lancar dibuka pada malam hari diakibatkan portal tersebut diakses se Indonesia. Konsekuensi jika tak selesai laporan LHKPN tersebut, menurut dia tentu ada konsekuensi dari pimpinan. Apa bentuk hukumannya, ada pertimbangan dari bupati dan sekda. “Kita ada teguran dari KPK langsung masuk ke email, sama seperti DPRD juga ditegur,” jelas dia.

Laporan harta kekayaan ini kata dia bukan saja dalam bentuk soft ware atau dokumen file dengan mengisi formulir yang ada di fortal KPK namun juga harus dilengkapi berupa hardware berupa surat keterangan yang dikirim melalui jasa pengiriman, seperti GNE. Pejabat yang sudah mengirim semua dokumen, langsung melapor ke Inspektorat. Ditanya terkait lambannya penyelesaian laporan LHKPN, Agus menampik disebut lamban. Sebab jika dilihat ke belakang berdasarkan data, terjadi mutasi dan pensiun pejabat di Lobar, sehingga diganti orang baru, sehingga perlu dilakukan sosialisasi lagi  dan penyesuaian. “Kalau mereka kesulitan kita buka ruang konsultasi bagi mereka, kita buka ruang itu siang malam walaupun hari libur.  Ini bentuk keseriusan kita, jangan dianggap lalai,” jelas Agus.

Kendala yang dihadapi penyelesaian laporan ini, di LHKPN itu mereka melengkapi dokumen yang diminta. Data pendukung ini harus rinci, kalau ada data pendukung tak selesai, maka tidak bisa diproses, sehingga mereka harus menyelesaikan itu dengan berkoordinasi dengan inspektorat lalu dilengkapi lagi oleh pejabat setelah itu dikirim kembali ke KPK. Dievaluasi lagi oleh KPK, kemudian diakui. Kalau ada kekurangan harus dilengkapi lagi, begitu seterusnya sampai dinilai lengkap.

Konsekuensi bagi pemda tak menyelesaikan LHKPN tak tepat waktu, kata Agus tidak ada sanksi. Hanya saja ini soal penilaian dari KPK bahwa pemda dianggap tidak patuh dan taat dengan pencanangan regulasi yang dibuat secara nasional. “Secara moral juga kan kita malu kalau tidak selesaikan tepat waktu,” tegas dia.

Pemda, pasti menegur pejabat yang belum meyelesaikan laporan, di samping itu hukuman akan diberikan secara berjenjang. Sementara itu, beberapa anggota DPRD Lobar mengaku lalai melaporkan LHKPN. Seperti diakui anggota DPRD Lobar Fraksi Gerindra, Hj. Nurhidayah.

 “Saya lupa masalah LHKPN ini. Begitu di-SMS, Allahu Akbar (baru saya ingat). Nah kemudian password (akun) yang dikirimkan itu dia hilang, di mana saya simpan mungkin,”  ujarnya.

Ia mengatakan bukan dirinya tidak mau melaporkan harta kekayaanya itu kepada KPK. Namun hanya lalai saja melaporkannya, sehingga dirinya langsung membuatu akun baru serta segera melaporkan LHKPNn-ya. “Iya ini sangat penting, dan saya menyesalkan diri saya yang lalai ini,” ucapnya.

Menurutnya harusnya ada pendamping fraksi dari Sekretariat DPRD yang mengingatkan kalangan dewan untuk hal itu. Namun nyatanya justru tidak ada pendamping fraksi yang dimiliki. Iapun memastikan akan tetap melaporkan kewajibannya itu. Sebab dirinya khawatir jika tidak melaporkan pada tahun ini, bisa diduga melakukan korupsi. “Kalau hari ini terakhir hari ini juga saya kerjakan. Ini karena kita lalai saja bukan kita tidak mau melaporkan,” ujarnya. (her)