Gaptek, Penyebab Rendahnya Pejabat Lotim Sampaikan LHKPN

Selong (Suara NTB) – Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Setda Lombok Timur (Lotim) hingga bulan Mei 2018 ini tergolong masih rendah dalam menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pasalnya, alasan gagap teknologi (gaptek) menjadi salah satu kendala utama rendahnya penyampaian LHKPN, karena tahun ini menggunakan sistem online.

Ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa, 22 Mei 2018, Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Lotim, Diah Pujiyuwana, mengakui angka kepatuhan ASN di dalam menyampaikan LHKPN masih rendah. Untuk itu, solusinya baik dari admin instansi maupun admin unit kerja mendatangi wajib lapor untuk melakukan pendampingan walaupun dari tupoksi seharusnya tidak begitu. Di mana tupoksi yang sebenarnya hanya mendaftarkan wajib lapor dan mengaktifkan.

Iklan

Selain itu, ujarnya, sarana laptop atau alat yang digunakan harus memadai seperti aplikasi Google Chrome-nya denga level 5,7. Jika di bawah itu, maka aplikasi tersebut tidak bisa terbuka. Namun mengingat sistem yang digunakan untuk tahun ini baru, maka itu dimaklumi oleh KPK.

Selanjutnya, untuk mengisi data LHKP tersebut dibutuhkan data yang lengkap dan kesabaran. Apabila datanya tidak lengkap, maka tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Disebutkan ASN wajib lapor berdasarkan data terakhir setelah adanya yang meninggal dan pensiun kemudian diubah menjadi non wajib lapor, untuk sementara sebanyak 332 orang dari yang didaftarkan sebanyak 347 orang ASN.

Diakuinya, penyampaian LHKPN sudah melampaui batas waktu yakni tanggal 31 Maret 2018. Akibat dari lewat batas waktu itu, terjadi beberapa perubahan tampilan, sehingga berdampak terhadap pemahaman terhadap wajib lapor. Misalnya, dari seharusnya jenis laporan periodik dan bukan khusus. Akan tetapi dikarenakan sudah lewat batas waktu penyampaian, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali disampaikan melalui khusus.

Sementara, ASN yang wajib lapor sesuai dengan Perbup Nomor 19 Tahun 2017 terutama eselon II, III, pejabat pembuat komitmen (PPK), bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan auditor madya serta anggota ULP. Dilihat dari batas waktu penyampaian LHKPN per tanggal 31 Maret 2018, yang sudah menyampaikan sekitar 28 persen atau sekitar 85 ASN. Untuk itu, upaya jemput bola terus dilakukan. “Di lingkup OPD sudah kami datangi semua, sekarang sedang berjalan untuk di tingkat kecamatan untuk camat, sekcam dan bendahara pengeluaran,” ujarnyai. (yon)