Gapoktan Demo BKPH Maria Donggo Masa

Gapoktan Lestari Alam Bersahabat Kecamatan Lambu, saat berunjuk rasa di halaman Kantor BKPH MDM dengan membakar atribut keranda mayat, Senin, 23 Agustus 2021.(Suara NTB/Jun)

Bima (Suara NTB) – Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Lestari Alam Bersahabat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Maria Donggo Masa (MDM), Senin, 23 Agustus 2021. Aksi yang diwarnai pembakaran atribut keranda mayat sebagai simbol matinya penegakan hukum itu, menuntut beberapa persoalan. Antara lain penerbitan rekomendasi Shapefile atau SHP untuk kelengkapan dokumen usulan program Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 720 Ha.

Pendamping Gapoktan, Fiki kepada Suara NTB disela aksinya siang kemarin menyampaikan, dari sekitar 12.000 Ha kawasan hutan negara di Kecamatan Lambu, Gapoktan hanya meminta pengelolaan 720 Ha lahan lewat skema HKm.

Iklan

Berkas usulan sudah dilayangkan sejak tahun 2019. Mulai dari tingkat BKPH MDM sampai Kementerian LHK RI. Meski awalnya disambut baik, namun sampai hari ini tak kunjung dikeluarkan izin karena belum mendapat rekomendasi berupa Shapefile atau SHP dari BKPH. “Inilah yang kami minta di BKPH. Menandatangani dan menerbitkan SHP sesuai dengan luas lahan yang sudah kami usulkan,” terangnya.

Disamping menerbitkan SHP sebagai dasar penerbitan izin HKm bagi Gapoktan. Fiki juga meminta BKPH MDM menunjukkan bukti anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) yang sudah mendapat SK pengesahan menduduki lahan melalui program kemitraan BKPH pada lokasi yang diusulkan menjadi area HKm. Seluas 58 Ha berada di Oi Ngonco, 80 Ha di Oi Monggo dan 150 Ha di Pulau Kelapa.

Selain itu, BKPH MDM segera menyikapi ultimatum Pemerintah Desa Mangge dan Lambu, terkait tidak akan dikeluarkannya SK KTH pada pengusulan HKm tanpa persetujuan BKPH. “Jika beberapa poin ini tidak diindahkan sebagaimana mestinya, kami akan menempuh jalur hukum,” tandasnya.

Kepala BKPH MDM, Ahyar HMA, S. Hut., yang menemui langsung massa aksi di halaman kantornya menjelaskan, berkanaan dengan program perhutanan sosial terdapat empat skema pengelolaan, dua di antaranya yakni melalui kemitraan dan HKm. Kedua program ini sama-sama lahir untuk melegalkan pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat. Meski demikian, untuk kemitraan persetujuan izin oleh BKPH, sedangkan HKm harus dari Kementerian LHK.

Kaitan dengan polemik yang muncul di wilayah pengelolaan Resort Lambu saat ini, baik menyangkut izin kemitraan maupun usulan HKm. Ahyar menegaskan, karena HKm baru sebatas usulan dan belum mendapat persetujuan kementerian, maka setiap aktifitas perambahan dalam kawasan berstatus ilegal. “HKm baru usulan dan sudah ditolak pada Bulan Januari karena adanya bahan-bahan yang kurang. Kemudian terkait kemitaraan, itu sesuai usulan dan permohonan dari masyarakat setempat. Terkait dengan keabsahan kelompok, itu kewanangan Kepala Desa. Karena yang mengeluarkan SK itu Kepala Desa bukan BKPH,” jelasnya.

Sementara menyangkut SHP, sebagaimana hasil audiensi yang pernah dilakukan bersama perwakilan Gapoktan dan LSM pendamping, diketahui bahwa dari beberapa lahan yang diusulkan menjadi area HKm terdapat izin kemitraan. Karenanya, rekomendasi lisan dan tertulis BKPH saat itu Gapoktan segera mencari area lain untuk diusulkan. “Tidak mungkin juga mengusulkan lagi diatas areal yang sudah memiliki izin, masyarakatnya juga orang sekitar itu juga. Jadi silahkan ajukan diluar itu,” pungkasnya. (jun)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional