Gangguan saat Gladi, Pemerintah Pusat Diminta Tambah Gelombang Pelaksanaan ANBK SD

0
Purni Susanto (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) –  Jumlah Sekolah Dasar (SD) sederajat yang banyak dikhawatirkan akan menyulitkan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Hal ini terlihat saat gladi ANBK SD gelombang satu Senin, 25 Oktober 2021, terjadi gangguan jaringan dan kapasitas server pusat yang kelebihan beban. Karena itu, pemerintah pusat diminta untuk menambah gelombang pelaksanaan ANBK.

Sekretaris Panitia Wilayah Asesmen Nasional tahun 2021 Dinas Dikbud Provinsi NTB, Purni Susanto pada Selasa, 26 Oktober 2021 mengatakan, gladi ANBK jenjang SD tampak tidak maksimal. Hal ini karena terjadi gangguan jaringan dan kapasitas server pusat yang overload. Akibatnya, banyak sekolah yang mengalami gangguan atau error pada web ANBK-nya.

IKLAN

“Akibatnya bnyak sekolah yang pesertanya sejak pagi menunggu jadwal, sampai siang atau sore tidak dapat mengikuti gladi seperti yang dijadwalkan,” ungkap Purni.

Kondisi tersebut terjadi di hampir seluruh kabupaten/kota se-NTB, karena banyaknya sekolah yang melaksanakan gladi ANBK dengan moda daring atau online. Ditambah lagi adanya gangguan jaringan internet yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas layanan di berbagai daerah. Selain NTB, daerah lain juga mengalami gangguan seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Purni mengatakan, pihaknya berharap melalui gladi ANBK ini pemerintah pusah memiliki opsi alternatif saat pelaksanan ANBK jenjang SD/MI. Terutama karena jumlah SD jauh lebih banyak bila dibandingkan jenjang SMP atau SMA. “Dalam satu kecamatan saja terdapat 30 sampai 35 sekolah jenjang SD, sementara sekolah jenjang SMP hanya sekitar 10-15 sekolah,” ujarnya.

Dengan jumlah sekolah yang akan ikut ANBK jenjang SD sederajat yang sangat banyak, pihaknya berharap pemerintah pusat dapat menambah gelombang pelaksanaan ANBK. Misalnya jadwal semula yang hanya dua gelombang, dapat ditambah menjadi tiga atau empat gelombang.

“Ini bila sekolah sekolah kita tetap harus melaksanakan ANBK dengan moda online yang bertumpu pada kemampuan server pusat. Sementara bila moda semi online dilaksakan untuk jenjang SD nampaknya akan lebih rumit karena di samping terbatasnya SDM berupa teknisi dan proktor, juga kemampuan pendanaan sekolah tidak memungkinkan untuk menyiapkan sendiri infrastruktur jaringannya,” jelas Purni.

Saran untuk menambah gelombang pelaksanaan itu, menurut Purni sebagai opsi yang lebih memungkinkan bagi sekolah. Karena sekolah memandang moda online lebih praktis, dan prosedurnya tidak ribet. “Maka untuk mengantisipasi agar pelaksanaan ANBK tidak terganggu pada hari pelaksanaan nanti, opsi penambahan gelombang menjadi sangat relevan,” tegas Purni.

Jadwal ANBK SD gelombang I akan dilaksanakan pada Senin (15/11) sampai dengan Kamis (18/11), dan Gelombang II pada Senin (22/11) sampai dengan Kamis (25/11).

Komponen asesmen nasional terdiri dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk AKM terdiri dari literasi dan numerasi. Survei karakter terdiri dari enam sub topik yang akan disurvei. Diharapkan dari hasil survei karakter akan keluar sebuah paradigma profil pelajar yang disebut profil pelajar Pancasila. Sementara, survei lingkungan belajar, berupa survei kondisi belajar, metode belajar, dan lainnya.

Hasil asesmen tidak menjadi syarat lulus seperti ujian nasional sebelumnya. Asesmen nasional diperuntukkan untuk pemetaan pendidikan, pemetaan kualitas pembelajaran, pemetaan mutu yang tersebar di seluruh Indonesia. Nantinya akan menjadi salah satu referensi melakukan kebijakan layanan pendidikan di Indonesia pada tahun berikutnya.

Terkait asesmen nasional, semua sekolah wajib ikut, baik sekolah negeri maupun swasta. Sementara yang akan dipilih acak yaitu siswa sebagai peserta asesmen. Untuk jenjang SD diikuti oleh murid kelas V dengan jumlah murid sebanyak 30 orang, dan lima orang cadangan. (ron)