Gaji Perangkat Desa di Lotim Disesuaikan dengan Standar UMK

Kepala Dinas PMD Lotim,  M. Juaini Taofik (Suara NTB/dok)  

Selong (Suara NTB) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Timur (Lotim) H. M. Juaini Taofik menegaskan sesuai data Penghasilan Tetap (Siltap) 2019 yang sudah diketok, tidak banyak perubahan dibandingkan 2018. Namun pastinya, sudah coba disesuaikan setelah ditambah dengan iuran wajib Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, maka sama standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan nilai Rp 2 juta.

“Intinya sama dengan UMK,”  terangnya pada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Iklan

Mengenai rencana kenaikan gaji dari perangkat desa sesuai yang telah dipaparkan oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo di depan para perangkat desa yang datang ke Jakarta beberapa waktu lalu, Pemda Kabupaten Lotim menunggu aturan lebih lanjut.

Menurutnya, pasti ada norma yang harus diikuti sebagai dasar penggunaan anggaran. Untuk Lotim sejauh ini gaji dari para aparat desa dan kepala desa ini bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten. Sedangkan dana desa belum ada regulasi mengenai boleh digunakan.

Sementara siltap juga ada dasar hukumnya. Sesuai Peraturan Pemerintah 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, siltap ditentukan tidak boleh melebihi belanja pembangunan. Di mana, perbandingannya maksimal 30 persen untuk siltap dan 70 persen pembangunan.  ‘’Jika diistilahkan gaji masuk belanja tidak langsung maka tidak boleh melebihi 30 persen. Karena harus lebih banyak belanja yang langsung menyentuh pembangunan masyarakat desa,’’ terangnya.

Adapun total ADD yang diberikan Pemerintah Kabupaten Lotim ke desa tahun 2019 ini mencapai Rp 130 miliar.Terjadi peningkatan sekitar Rp 4 miliar. Rumus ADD ini sudah jelas, yakni jumlah belanja langsung setelah dikurangi DAK 10 persen. (rus)