Gaji Pegawai Dibayar secara Manual

H. Mahmuddin Tura. (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang dirancang oleh pemerintah pusat bukannya mempermudah, justru menimbulkan masalah. Pemerintah daerah belum menerima petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Dampaknya gaji pegawai dibayar secara manual.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan, organisasi perangkat daerah (OPD) hingga kini belum bisa mengeksekusi program. Sistem informasi rencana umum program belum bisa masuk ke dalam SIPD. Kendala ini sistem serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis belum diterima. Dampaknya gaji pegawai dibayarkan secara manual. “Pembayaran gaji secara manual itu memang arahan dari pemerintah pusat,” kata Mahmuddin ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 27 Januari 2021.

Iklan

Sebelum pemberlakuan SIPD, pembayaran gaji dilakukan secara transfer. Kendati demikian, tidak menjadi masalah dalam sistem karena hitung – hitungan gaji diterima pegawai sudah pasti. Tinggal rekapan gaji manual diinput ke dalam sistem. Risiko lainnya adalah tunjangan penghasilan pegawai (TPP) tidak bisa dibayarkan bulan ini, karena standar satuan harga dihitung berdasarkan kinerja. “TPP baru ndak bisa dibayar,” jelasnya.

Persoalan ini demikian kata Mahmuddin, rupanya dialami seluruh daerah di Indonesia. Sistem yang terkunci di pemerintah pusat sehingga daerah kelabakan mengeksekusi program. Dia menilai, SIPD belum siap dioperasionalkan oleh pemerintah pusat, sehingga daerah terkena imbas. Semestinya, sistem yang dirancang mempermudah pelaksanaan program.

Di satu sisi, perawatan aplikasi di daerah juga berpengaruh terhadap penginputan program melalui sistem informasi rencana umum program di OPD. Bagian perencana masing – masing OPD sampai saat ini bisa memasukkan rencana kegiatan di tahun 2021. Hal ini menghambat pelaksanaan kegiatan di instansi teknis. “Sudah saya tanyakan ke Bagian PBJ soal itu. Rupanya program OPD belum bisa masuk di SIRUP karena aplikasi SIPD sedang maintenance,” tambahnya.

Kepala Dinas Perhubungan Drs. M. Saleh merasakan dampak dari bermasalahnya sistem informasi perencanaan daerah tersebut. Pihaknya tidak bisa melaksanakan kegiatan yang telah diagendakan di awal tahun ini. “SIPD ini jadi kendala,” terangnya.

Untuk gaji pegawai lanjutnya, BKD harus membayarkan secara manual. Aplikasi mestinya dipersiapkan secara matang agar tidak berpengaruh di daerah. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional