Gaji Kades Naik hingga Rp 5 Juta, Anggaran Program dan Pembinaan Dikorbankan

Ilustrasi BLT DD (Pixabay)

Giri Menang (Suara NTB) – Gaji atau penghasilan tetap (siltap) kepala desa (kades) dan perangkat desa hingga dusun (kadus) di Lombok Barat (Lobar) resmi naik tahun 2020 ini. Gaji pokok dan tunjangan kades naik menjadi Rp 5 juta, gaji perangkat desa Rp 2,5 juta. Namun kenaikan gaji ini berpengaruh terhadap anggaran program dari Alokasi Dana Desa (ADD) di desa, karena untuk membayar kenaikan gaji ini desa harus memangkas belanja program tersebut.

 Kepala Desa Batu Kuta Kecamatan Narmada Musrafuddin, Kamis, 30 Januari 2020 lalu mengatakan kenaikan siltap ini berlaku tahun ini sesuai aturan. Gaji pokok untuk kades naik menjadi Rp 3.500.000 juta dan tunjangan Rp 1.500.000 juta, sehingga totalnya Rp 5 juta. Sementara gaji pokok sekretaris desa sebesar Rp 2.650.000 dan tunjangan Rp 350.000, sehingga totalnya Rp 3.000.000.

Iklan

Sedangkan perangkat desa terdiri dari kepala seksi dan kepala urusan gaji pokoknya Rp 2.250.000 dan tunjangan Rp 250.000, sehingga totalnya Rp 2.500.000. Sementara kadus gaji pokoknya Rp 2.025.00 dan tunjangan Rp 200.000, sehingga total yang diterima Rp 2.225.000.

Menurut dia dampak kenaikan siltap ini mempengaruhi pembiayaan program pembinaan yang didanai dari ADD tidak bisa terbiayai. Karena anggarannya dialihkan untuk pembayaran siltap. Pihaknya memiliki ADD Rp 650 juta lebih dan DD Rp 1,1 miliar lebih. Menurutnya untuk pembayaran gaji cukup, hanya saja kegiatan pembinaan masyarakat dan penyelenggaraan pemdes tidak bisa didanai dan sebagain yang bisa masuk pembiayaan. “Untuk pembayaran kenaikan siltap aman, tapi pembiayaan program pembinaan terpaksa kita pangkas (kurangi red), tapi syukur untuk siltap bisa dibiayai,” jelas dia.

Dengan kenaikan siltap ini harap dia seharusnya dibarengi kenaikan ADD agar tidak ada program yang dipangkas. Pihaknya juga berharap dengan kenaikan siltap ini bisa lebih memaksimalkan kinerjanya.

Kepala Desa Golong Kecamatan Narmada H. M. Zainuddin mengatakan kenaikan siltap mulai berlaku Januari 2020. Namun kemungkinan pembayaran dilakukan sistem rapel, karena ADD dan DD sejauh ini belum cair. Namun persoalannya kenaikan siltap tak dibarengi kenaikan ADD, sehingga ada informasinya desa mengalami kendala membayar siltap karena defisit.

Sementara itu Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lobar, Kesuma Supaka mengatakan tidak ada desa di Lobar yang defisit, sehingga tak mampu bayar siltap. Sebab pihaknya sudah melakukan antisipasi dengan berbagai langkah, yakni dengan menyesuaikan pada biaya operasional. Untuk itu, ujarnya, akibat kenaikan siltap ini, berdampak terhadap kegiatan dan program pembinaan terganggu. “Karena itu kiat-kiatnya mengurangi biaya operasional dan pembinaan,” jelas dia.

Ia berharap dengan kenaikan siltap ini lebih meningkatkan kinerja perangkat desa. Selain itu, lebih cepat dan tertib dalam administrasi. Tak kalah penting, bisa mencegah adanya praktik menyimpang, sehingga mengarah ke pidana. Karena ada 11 kades yang dilaporkan menyangkut berbagai pengelolaan anggaran ke APH. (her)