Gaji Guru Honor Tanggung Jawab Sekolah

Mataram (suarantb.com) – Adanya pengalihan wewenang pengelolaan pendidikan menengah (Dikmen) SMA dan SMK dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) kabupaten/kota ke provinsi menimbulkan simpang siur mengenai nasib guru honorer. Dinas Dikpora Kota Mataram sendiri mengaku tidak menganggarkan gaji guru honorer, baik sejak Dikmen masih dikelola sendiri, maupun ketika dialihkan ke Dikpora Provinsi NTB.

Menurut Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram, H. Sudenom, keberadaan guru honorer di tiap-tiap sekolah menjadi tanggung jawab sekolah yang bersangkutan. Pihaknya tidak menganggarkan dana bagi guru honorer, baik berbentuk tunjangan atau gaji. Sebab, gaji guru honorer tersebut diberikan dari dana BOS yang diterima masing-masing sekolah.

Iklan

“Untuk ini semua sekolah yang atur dari dana BOS, sesuai dengan kebutuhan di sana,” jelasnya.

Sudenom mengatakan Dinas Dikpora Kota Mataram telah melepas tanggung jawab sepenuhnya mengenai pengelolaan Dikmen SMA dan SMK ini kepada provinsi. Termasuk mengenai pengelolaan gaji guru honorer ini, pemprov pun harus memperhatikan pelaksanaannya. Pemprov diminta cepat mengadakan sosialisasi mengenai hal tersebut, supaya tidak menimbulkan keresahan di kalangan guru-guru honorer.

“Dari provinsi harus segera turun sosialisasi, supaya ini tetap diberlakukan seperti biasa, seperti sebelumnya,” ujarnya.

Sosialisasi mengenai hal ini dianggap penting untuk segera disampaikan ke masing-masing sekolah. Sebab menurutnya, kesimpangsiuran nasib guru honorer sudah mulai menimbulkan keresahan. Padahal, keberadaan guru-guru honorer ini pun dianggap sangat penting mengingat minimnya guru ASN.

“Mungkin mereka (guru honorer) jadi ragu-ragu, kadang mau keluar. Sekolah harus atur itu, provinsi yang arahkan,” tambahnya. (rdi)