Gaji Anggota DPRD Lotim Tembus Rp 32 Juta per Bulan

Selong (Suara NTB) – Gaji wakil rakyat Lombok Timur (Lotim) diakumulasi tembus Rp 32 juta per orang per bulan. Sedangkan unsur pimpinan gajinya akan tembus Rp 39 juta. Rencana gaji tersebut mulai dinikmati Agustus tahun 2017 ini setelah Peraturan Daerah (Perda) sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pencairan gaji anggota dewan itu belum mulai dilakukan, karena harus menunggu peraturan bupati tentang gaji. Gaji yang belum dipastikan akan dibayar rapel. Besaran gaji yang diterima para wakil rakyat itu diluar reses dan dana operasional bagi pimpinan dan penunjang para anggota dewan.

Iklan

Dijelaskan Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lotim, Purnomo, sesuai PP 18/2017 itu, tertuang gaji para wakil rakyat dan bebrapa tunjangannya itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Mengacu pula pada peraturan menteri dalam negeri, gaji dan tunjangan anggota legislatif di tingkat daerah ini berdasarkan realisasi pendapatan umum daerah selama dua tahun terakhir. Yakni realisasi pendapatan tahun 2016-2017 kemudian dikurangi belanja pegawai.

Purnomo menghitung, gaji dan tunjangan dari anggota DPRD Lotim masuk kategori tinggi. Khusus tunjangan sesuai PP, akumulasinya merupakan pengalian dari tujuh kali uang representasi pimpinan dewan. “Nanti yang menghitung itu adalah sekretaris dewan,” ucapnya.

Paling pokok, ada tunjangan transportasi bagi para wakil rakyat. Besarannya disesuaikan dengan kondisi di beberapa daerah yang dipastikan sesuai standar anggota dewan. Secara akumulatif dianggarkan Rp 3 miliar pada sisa waktu lima bulan tahun 2017. “Agustus sampai Desember 2017,” sebutnya.

Akumulasi Rp 3 miliar dianggarkan hanya untuk gaji dan tunjangan itu di luar tunjangan reses yang dianggarkan beda oleh pemerintah daerah.

Sebelumnya Sekda Lotim H. Rohman Farly menyampaikan, gaji dan tunjangan wakil rakyat Lotim ini bisa diberikan langsung pasca-APBD Perubahan diketok. Seusai aturan, sejumlah fasilitas kendaraan dinas yang melekat pada sejumlah anggota dan pimpinan akan ditarik. Penarikan kendaraan itu dikarenakan para wakil rakyat ini sudah diberikan tunjangan transportasi. (rus)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional