Gagal Hadirkan Bupati Loteng, Kejari Praya Siapkan Panggilan Kedua

Praya (Suara NTB) – Upaya Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya memanggil dan memeriksa Bupati Lombok Tengah (Loteng), H.M. Suhaili FT, terkait kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana investasi daerah pada Perusda Tastura Bersatu, pekan kemarin gagal terwujud. Panggilan kedua pun kini tengah dipersiapkan untuk bisa menghadirkan Komisaris Utama Perusda Tastura Bersatu ini.

Namun sebelumnya itu, aku Kasi Pidsus Kejari Praya, Hasan Basri, SH, MH, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 13 September 2016 pihaknya akan melakukan evaluasi terkait hasil pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang sebelumnya sudah datang memenuhi panggilan. Jika dari hasil evaluasi, data dan keterangan sudah bisa dinyatakan lengkap, maka bisa jadi pemanggilan kedua terhadap Bupati Loteng tidak akan dilakukan. Tetapi kalau dari evaluasi, keterangan Komisaris Utama Perusda Tastura Bersatu sangat dibutuhkan untuk melengkapi keterangan yang sudah ada, baru panggilan kedua akan dilayangkan.

Iklan

“Jadi tidaknya pemanggilan kedua terhadap Bupati Loteng, tergantung hasil evaluasi tim. Kalau harus dan memang dibutuhkan, pemanggilan tetap akan dilakukan,” imbuhnya, seraya menambahkan, surat panggilan kedua tetap dipersiapkan.

Diakuinya, pada pemanggilan pertama Selasa, 6 September 2016 lalu, Bupati Loteng tidak bisa hadir. Dalam surat konfirmasi yang dilayangkan ke pihaknya, ketidakhadiran Bupati Loteng dikarenakan pada saat yang bersama, ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga dengan terpaksa, tidak bisa memenuhi panggilan jaksa.

Karena kasusnya masih tahap penyelidikan, pihaknya tidak bisa memaksa saksi untuk datang, kecuali kalau kasusnya sudah masuk tahap penyidikan, baru bisa dilakukan upaya pemanggilan paksa. Itu pun kalau semua proses dan tahapan yang ditentunya sudah dijalankan.

Meski demikian, pihaknya sebenarnya sangat berharap Bupati Loteng bisa memenuhi panggilan supaya segera ada titik terang terhadap kasus yang tengah diselidiki Kejari Praya. Mengingat, hampir semua saksi yang telah dipanggil sebelumnya, memenuhi panggilan jaksa.

“Pada tahap ini, pemanggilan baru bersifat klarifikasi dan konfimasi saja. Baru setelah kasusnya ke tahap selanjutnya, pemanggilan sudah menjerus lebih detail pada kasus yang terjadi. Sehingga belum bisa dilakukan pemanggilan paksa,’’ ujarnya.

Kasus ini menjadi bidikan Kejari Praya, setelah menerima laporan adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana investasi daerah pada Perusda Tastura Bersatu. Dimana hingga satu tahun berjalan, laporan penggunaan dana tersebut tidak jelas. Padahal Pemkab Loteng telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1 miliar dari rencana Rp 5 miliar sebagai modal awal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Dugaan penyimpangan sendiri mulai mencuat setelah DPRD Loteng melakukan evaluasi terhadap APBD Loteng tahun 2015. Di mana perusda ini tidak kunjung memberikan laporan. Kecurigaan kian menguat, setelah DPRD Loteng memperoleh informasi kalau sebagian dana sudah digunakan untuk memberi peralatan dan mesin pencetak bata ringan. Namun disinyalir, harganya pembelian mesin tersebut di mark up jauh di atas harga normalnya. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here