Freeport Diakuisisi Inalum, Kurtubi : Semestinya Smelter Dibangun di Sumbawa Barat

Anggota Komisi VII DPR RI Daerah Pemilihan (Dapi)l NTB, H. Kurtubi  (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Anggota Komisi VII DPR RI Daerah Pemilihan (Dapi)l NTB, Dr. H. Kurtubi mendukung langkah akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh BUMN Inalum. Menurutnya, langkah ini semestinya juga menjadi peluang bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan memperkecil kesenjangan antardaerah. Seperti dengan cara memutuskan bahwa pemurnian konsentrat tembaga dari PTFI tidak memaksakan dilakukan dengan membangun smelter di Gresik. Politisi Nasdem asal Kediri Lombok Barat ini pun terus mendorong agar segera dibangun smelter di Sumbawa Barat.

“Semestinya smelter dibangun di Sumbawa Barat. Ini akan lebih efisien bagi PTFI dan dapat mengurangi kesenjangan antardaerah. Mengingat kondisi  tanah di rencana lokasi  smelter di Sumbawa Barat yang merupakan tanah pegunungan jauh lebih tepat dari pada rencana lokasi smelter di Gresik yang berupa tanah reklamasi,” ujarnya pada Suara NTB melalui telepon akhir pekan kemarin.

Iklan

Ia menjelaskan jika jarak angkut konsentrat dari Papua ke Gresik lebih jauh dari pada jarak Papua ke Sumbawa Barat. Menurutnya membangun Kawasan Industri berbasis tambang di Sumbawa Barat jauh lebih tepat bagi kepentingan bangsa dari pada di Gresik yang sudah padat dengan industri.

Politisi dari fraksi Nasdem ini mengatakan bahwa ditengah pengelolaan kekayaan tambang yang kacau balau seperti yang tergambar dalam kegiatan operasi penambangan PTFI yang menggunakan rezim Kontrak Karya (Contract of Work) sejak sekitar 50 tahun yang lalu, maka solusi yang ditempuh oleh pemerintah saat ini adalah merupakan solusi yang tepat, karena manfaatnya bagi bangsa dan negara jauh lebih besar dari mudaratnya.

Ia menilai Kontrak Karya yang merugikan negara secara finansial dan sekaligus melanggar Pasal 33 UUD 45 sudah diterapkan sejak PTFI masuk Papua pada tahun 1967, bahkan posisi PTFI semakin diperkuat dalam KK Perpanjangan tahun 1991 yang disetujui oleh Pemerintah RI, di mana PTFI memperoleh semacam jaminan perpanjangan KK hingga 2041.

Sementara isu pembuangan tailing yang merusak lingkungan adalah juga sudah disetujui oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Papua. “Dalam kesempatan diberbagai rapat di Komisi VII DPR RI, saya mempertanyakan mengapa Pemerintah tidak mewajibkan PTFI mengelola limbah tailing dengan lebih baik, misalnya dialirkan ke palung laut dengan memakai pipa, seperti yang dilakukan oleh PT Newmont di Sumbawa Barat, bukan lewat sungai seperti saat ini,” terangnya.

Ketua Kaukus Nuklir Parlemen Indonesia ini menambahkan jika opsi mengambil alih tanpa harus keluar uang, dengan menunggu selesai Kontrak thn 2021, maka pasti kasusnya akan dibawa ke Arbitrase International. Probabilita RI untuk kalah  sangat besar meski, mungkin tidak sebesar 99,9% seperti yang dilansir oleh J. Stiglitz, selama proses di arbitrase akan ada semacam police line yang dibentangkan di lokasi sengketa, maka operasi tambang akan terhenti yang dapat berdampak negatif yang besar terhadap sosial ekonomi Papua, khususnya Mimika dan kemungkinan timbulnya kerusakan fisik dari proses penambangan bawah tanah yang justru sedang berjalan. (Her)