Fraksi Gerindra Minta WTP Linier dengan ’’Outcome’’ bagi Masyarakat

0
Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu bersama Ketua DPRD KLU, Nasrudin, menerima LKPD setelah dievaluasi oleh BPK RI Perwakilan NTB. (Suara NTB/ist)

Tanjung (Suara NTB) – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Lombok Utara mengapresiasi kinerja pengelolaan anggaran eksekutif Pemda KLU dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, predikat tersebut diharapkan tidak hanya menggambarkan pengelolaan yang baik secara administratif. Lebih dari itu, WTP diharapkan linier terhadap kondisi di lapangan.

“Kita pahami predikat WTP menunjukkan pengelolaan administrasi anggaran dilakukan dengan baik. Tapi lebih dari itu, dampak pengelolaan anggaran itu dirasakan secara baik pula oleh masyarakat,” kata anggota Fraksi Gerindra, Hakamah, Kamis, 12 Mei 2022.

IKLAN

Dampak positif administrasi anggaran yang benar, dimisalkan Hakamah, berlaku pada kegiatan fisik. Dengan pengelolaan yang benar, maka kualitas program fisik memiliki kualitas yang sangat baik.

“Administrasi sudah baik menurut BPK, maka kualitas hasil kegiatan fisik idealnya dapat dinikmati masyarakat untuk waktu lama.”

Begitu pula pada anggaran lain, seperti pengadaan barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Ia meyakini dengan tingkat kepatutan, penggunaan anggaran sesuai norma peraturan perundang-undangan, menjafi jaminan tidak ada persoalan di kemudian hari. Misalnya, dari barang atau bangunan yang diterima masyarakat tidak menimbulkan keluhan, maupun pengaduan di kemudian hari.

“Jadi WTP tidak sekadar predikat semata, tetapi betul-betul menjamin bahwa eksekutif telah mengelola anggaran secara benar,” demikian Hakamah.

Sebelumnya, sebagaimana dikutip dari laman Diskominfo Lombok Utara, pemerintah Kabupaten Lombok Utara kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 diterima langsung oleh Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu SH dan Ketua DPRD KLU Nasrudin SHI bertempat di Ruang Auditorium Lantai 3 BPK Perwakilan Provinsi NTB, 10 Mei 2022.Hadir membersamai bupati Kepala BKAD Sahabudin S.Sos,  MSi Inspektur Inspektorat KLU H. Zulfadli SE.

Penyerahan laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 juga diberikan kepada 5 Kabupaten/Kota lainnya yang juga mampu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat,dan Kabupaten Sumbawa Barat. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi NTB, Ade Iwan Ruswana, S.E ., M.M ., Ak ., CA, CSFA kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah masing-masing kabupaten/kota.

Kepala BPK Ade Iwan Rusmana menyampaikan LHP atas LKPD Tahun 2021 yang terdiri dari 2 buku, yaitu LHP atas Laporan Keuangan (Buku I) dan LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (Buku II). Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Tahun 2021, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada enam kabupaten/kota tersebut.

“Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen pemerintah daerah untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan yang baik,”ujarnya. (ari)

IKLAN