Fraksi Dewan Berikan Apresiasi Sekaligus Beberapa Catatan Kepada Pemkab

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dalam lanjutan paripurna pembahasan APBD Perubahan 2017, Pemandangan umum Fraksi Fraksi Dewan terhadap Penjelasan Bupati, memberikan apresiasi terhadap beberapa prestas yang dicapai pemerintahan Husni Mo, Sealigus memberikan beberapa catatan penting untuk disikapi Pemkab.

Seperti Fraksi Nasdem, melalui juru bicaranya, Edy Syarifuddin, memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah kaitan PAD yang diproyeksikan meningkat. Meski demikian, fraksi meminta pemerintah daerah terus mencari formulasi APD kabupaten sumbawa dari tahun ke tahun terus meningkat dengan menggali sumber-sumber potensi PAD.

Iklan

Di sisi lain, Fraksi Nasdem sangat prihatin terhadap penurunan Alokasi Dana Umum (DAU) hingga sebesar Rp 14,3 Miliar. Mengingat kemampuan fiskal daerah belum mampu untuk membiayai pembangunan berskala besar.

Apresiasi juga atas upaya pemeritah daerah dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dari 16,12 persen menjadi 3,11 persen. Begitu pun terhadap penurunan angka pengangguran terbuka dari 4,20 persen menjadi 4,01 persen. Kinerja pemerintah daerah dibawah pimpinan Husni-Mo yang luar biasa sangat mampu menurunkan angka kemiskinan.

Namun perlu dipertanyakan pembuktiannya karena berdasarkan fakta yang ada, daya beli masyarakat sekarang ini relatif rendah. Apakah angka ini realistis jika melihat kondisi masyarakat sehingga perlu penjelasan detail terhadap upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

“Kami berharap semoga keberhasilan penurunan angka kemiskinan di kabupaten Sumbawa menjadi perhatian presiden Jokowi,”terangnya.

Fraksi Nasdem meminta pemerintah daerah terus melakukan evaluasi  terhadap perusahaan daerah seperti PDAM Batulanteh dan Perusda atas penyertaan modal yang diberikan Pemkab. Terhadap belanja modal untuk penyelesaian pembebasan tanah bandara Sultan Muhammad Kaharuddin, pelebaran jalan Garuda, bendungan Beringin Sila dan Pasar Seketeng, Fraksi Nasdem meminta pemerintah daerah agar menyelesaikan semua proses di tingkat bawah. Supaya saat proses pembayaran lahan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Terhadap pembebasan tanah bendungan Beringin Sila, apakah sudah ada perencanaan dan penentuan harga tanah dengan melibatkan tim aprisal dan BPN.

Pihaknya juga meminta pemerintah memberikan perhatian serius terkait pembangunan jembatan Kerekeh Perung Kecamatan Unter Iwes. Untuk menjamin kemudahan akses transportasi dan mobilisasi masyarakat.  Serta meminta pengerjaan lanjutan hotmix dari dusun Jorok Labuhan Bua desa Pukat ke dusun Rapan desa Motong kecamatan Utan.

Fraksi Nasdem juga meminta pemerintah daerah untuk tidak mengasumsikan infrastruktur ruas jalan Lantung – Ropang, Lito – Bageloka, sebagai jalan mantap, karena tingkat kerusakan jalan tersebut mencapai 40 persen saat ini. Makanya, Pemkab dapat mengevaluasi kembali program yang didanai melalui DAK. Begitu pula lanjutan ruas jalan Brang Rea – Sempe kecamatan Moyo Hulu agar dapat dituntaskan.  Selain itu perbaikan jalan hotmix Simpang Jalan Negara (SJN) – Labuhan Jontal kecamatan Plampang.

Selain itu, F Nsdem, juga meminta Pemkab terus memajukan pariwisata Sumbawa dengan merevitalisasi objek wisata dan fasilitasnya. Termasuk perbaikan infrastruktur menuju tempat wisata sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Misalnya jalan akses wisata Ai terjun batewa desa Pernek kecamatan Moyo Hulu, Air terjun Teba’ Murin dan tempat wisata lainnya perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.

Lalu masalah sampah yang selalu kelihatan menumpuk di pinggir jalan negara baik di wilayah timur, tengah, barat dan selatan. “Pemerintah daerah jangan hanya fokus membersihkan sampah di wilayah kota. hal ini dapat dilakukan dengan menambah armada truk pengangkut sampah di wilayah-wilayah kecamatan,”tukasnya.

Sementara Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Hamzah Abdullah, mengkritisi sejumlah hal. Dintaranya, terkait alat tera jagung, baik pengujian kadar air maupun alat timbang satuan berat. Diharapkan pemerintah dapat melakukan pengendalian dan pengecekan secara berkala terhadap alat-alat yang digunakan oleh pengusaha dalam membeli jagung petani. Agar tidak terjadi permainan curang yang mengakibat meruginya petani.

Kemudian terkait dengan Simrenda/e-planning. Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (simrenda) merupakan barang baru dalam sistem perencanaan daerah. Sistem ini menggunakan jaringan internet yang terkoneksi. Namun masih banyak kekurangan yang perlu terus di perbaiki dan di sempurnakan.

Fraksi Gerindra memandang  penggunaan Simrenda ini masih dalam tahap uji coba sehingga diminta kepada Bupati, penggunaan Simrenda tidak boleh menjadi kendala dalam penyaluran aspirasi masyarakat.

Fraksi Gerindra juga menyampaikan kerihatinan yang mendalam atas insiden bayi yang tertukar di RSUD Sumbawa. Perlu diusut, apakah kejadian ini ada unsur kesengajaan atau semata mata kelalaian pihak rumah sakit.

Terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD),  yang lambat dan lalai dalam menjalankan program pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya, yang mengakibatkan rendahnya serapan anggaran daerah. Pihaknya meminta kepada Bupati untuk melakukan evaluasi secara mendalam. Agar akselerasi roda pemerintahan dapat berjalan secara optimal.

Fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya, M. Yasin Musamma S.AP, juga mengapresiasi upaya Pemkab Sumbawa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 6,43 % menjadi 6,86 %. Menurunkan tingkat inflasi dari 4,11 % menjadi 3,11 %, menurunkan tingkat kemiskinan dari 16,12 % menjadi 3,11 % dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 4,20 % menjadi 4,01 %.

Kemudian upaya menuntaskan berbagai persoalan akses jalan, termasuk akses transportasi di beberapa kecamatan yang terisolir telah dapat dibuka secara bertahap dengan kondisi jalan mantap. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten serta infrastruktur pendukungnya sepanjang 105,19 km. Pada tahun 2017, melanjutkan pekerjaan tahun 2016 sepanjang 78,5 km, meliputi ruas jalan Ropang-Lebin, Lebangkar-Ranan, Lantung-Ropang, Simpang Lawin-Lebangkar dan beberapa ruas jalan Batulanteh, Unter Iwes dan Orong Telu.

Begitu pula dengan pembenahan terhadap pasar-pasar rakyat yang ada dalam upaya peningkatan roda perekonomian masyarakat. Pembangunan pasar Brang Bara yang akan menjadi pasar rakyat tipe C melalui dana tugas pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan RI. Selanjutnya penyusunan DED Pasar Seketeng, DED pasar Karang Dima yang akan dijadikan sebagai pasar distribusi (pasar induk) dan juga pasar-pasar lainnya. Pembangunan puskesmas Pulau Moyo dan pembangunan dermaga Sebotok di Pulau Moyo, dalam upaya mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Sekaligus pengembangan potensi pariwisata daerah sebagai salah satu penunjang roda perekonomian dan pembangunan di Sumbawa. (arn/*)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional