FPR Kecam Penangkapan Aktivis Buruh PT. SMS

Mataram (Suara NTB) – Penangkapan terhadap aktivis buruh PT. SMS di Dompu, menuai kecaman sejumlah elemen masyarakat. Sedikitnya empat elemen masyarakat yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) NTB menyuarakan desakan agar aktivis buruh tersebut segera dibebaskan.

FPR yang merupakan koalisi bersama AGRA Wilayah NTB, FMN Cabang Mataram, UKM Pilar Seni IKIP Mataram dan KSBN menyuarakan itu melalui pernyataan sikap yang diterima suarantb.com, Kamis, 3 November 2016.

Iklan

Dalam pernyataannya, Koordinator FPR NTB, Zulharmawadi membeberkan kronologis kejadian yang berbeda dengan yang disampaikan sejumlah pejabat di Dompu, aparat kepolisian serta manajemen PT. SMS.

Menurutnya, penangkapan terhadap empat buruh tersebut bermula dari aksi yang dilakukan 153 orang buruh PT. SMS pada 31 Oktober, 2016. Aksi ini dimulai pada pukul 08.00 WITA dengan sasaran aksi adalah kantor PT. Sukses Mantab Sejahtera alias PT. SMS Dompu.

Sekitar pukul 09.00 WITA, massa aksi masuk ke dalam pabrik dan melakukan aksi damai di sana. Aksi damai tersebut digelar hingga pukul 16.00 WITA. Selanjutnya, ujar Zulharmawadi, massa aksi membubarkan diri di depan PT. SMS. Pembubaran ini dilakukan tanpa melakukan tindakan anarkis yang berakibat rusaknya mesin boiler milik perusahaan. Hal inilah yang berbeda dari tuduhan yang disampaikan pihak perusahaan.

Keesokan harinya, pada 1 November 2016 Syarifuddin yang merupakan koordinator aksi dijemput sejumlah petugas polisi di rumahnya di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Ia dibawa menuju Polsek Kecamatan Pekat untuk diminta keterangan terkait rusaknya mesin boiler milik perusahaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi.

Selanjutnya, sekitar pukul 09.00 WITA, tiga rekannya yang lain, yaitu Muliadin, Safrudin dan Firmansyah mendatangi Polsek Pekat untuk menjenguk Syarifuddin. “Akan tetapi langsung ditahan,” ungkap Zulharmawadi. Pukul 10.00 WITA, keempat buruh tersebut dibawa ke Polres Dompu untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Dari perkembangan pemeriksaan di Polres Dompu, tiga orang dilepas dan satu orang telah berstatus tersangka yaitu Syarifuddin.

FPR menilai, tindakan yang dilakukan PT. SMS dan Polres Dompu sebagai suatu sikap yang anti demokrasi. “Tindakan yang merupakan ancaman bagi kebebasan rakyat yang berjuang atas nasib hidupnya. Tidak hanya itu, PT. SMS  secara langsung adalah perusahan yang melanggengkan perampasan upah dari hasil keringat buruh mereka,” ujar Zulharmawadi.

Untuk itulah, FPR pun menyuarakan desakan agar aparat kepolisian segera membebaskan Syarifuddin yang kini telah berstatus tersangka. FPR juga mendesak PT. SMS untuk memenuhi seluruh tuntutan buruh PT. SMS. “Hentikan segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap seluruh rakyat yang memperjuangkan hak-haknya.”

Menurut Zulharmawadi, aksi para pekerja sebenarnya merupakan upaya memperjuangkan hak mereka yang telah dijamin oleh undang-undang. Hak yang dituntut para pekerja adalah terkait kejelasan status kontrak kerja baru, adanya jaminan keselamatan dan kesehatan pekerja, jaminan upah kerja dan jaminan sosial yang lainnya.

Sebelumnya, Humas PT SMS, Masnil Muhtar yang dihubungi terpisah, juga telah memberikan klarifikasi menyangkut persoalan ini. Namun status karyawan yang dituntut para karyawan, dikatakan Masnil, karena para karyawan ini masih dalam masa percobaan sebagai harian lepas. Sehingga beberapa tunjangan tidak diperoleh seperti halnya karyawan tetap dan pemegang jabatan.

“Kalau yang golongan tinggi dan punya jabatan, ada tunjangan. Pegawai tetap dan pemegang jabatan bukan karena mereka pendatang, tapi banyak juga mereka yang dari Dompu dan Bima yang sudah pegawai tetap,” bantah Masnil.

Sementara, Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Umar Septono di hadapan ratusan karyawan pabrik, Selasa, 1 November 2016 menegaskan, kunjungannya bersama Danrem 162/Wira Bhakti ke PT SMS Desa Doropeti Kecamatan Pekat karena aksi mogok kerja dan unjuk rasa karyawan beberapa hari lalu dan menyebabkan mesin pabrik tidak hidup selama tiga hari.

“Kerugian banyak dari pabrik dan dari kalian semua. Citranya buruk juga bagi NTB ini, makanya saya turun ke sini langsung bersama Danrem dan tadi izin langsung ke Gubernur untuk ke sini untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Umar.

Ia berharap, aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang menyebabkan kerusakan pada mesin pabrik sebagai kejadian pertama dan terakhir. Bila ada permasalah, agar dibicarakan secara baik-baik tanpa perlu menggunakan pendekatan kekerasan. Setiap divisi dalam perusahaan bisa saja mengajukan perwakilan yang ditunjuk untuk menjembatani komunikasi antar karyawan dengan manajemen perusahaan.

“Pabrik ini, ibarat anak kecil yang sedang latihan berjalan. Masih tertatih-tatih. Pabrik ini baru akan keluar keuntungan kalau 5.000 ton, ini baru 1.000 (operasinya). Masih latihan, nyoba – nyoba. Untuk kesejahteraan saudara, silahkan (disuarakan). Itu hak saudara dan kewajiban perusahaan untuk menjawabnya. Kalau orang baru jalan, anda dorong. Jatuh. Tapi kalau sudah SD, SMP didorong masih bisa tetap berjalan. Itu bedanya. Tolong rekan-rekan mensyukuri apa yang ada saja dulu. Dulu tidak bekerja, sekarang sudah bekerja. Bersyukur itu dulu saja,” tambahnya. (aan/ula)