FPKS DPRD NTB : Negara Harus Hormati Kebebasan Berpendapat

Mataram (Suara NTB) – Fraksi PKS DPRD NTB menyerukan agar negara melalui aparaturnya menghormati kebebasan berpendapat yang telah ditebus dengan harga yang mahal saat reformasi 1998 silam. Sepanjang bersifat damai dan tidak merusak fasilitas publik, aksi demonstrasi seyogyanya diberikan ruang.

Pendapat itu disampaikan juru bicara FPKS DPRD NTB, H. L. Pattimura Farhan S.Ag, M.HI saat berbicara dalam rapat paripurna DPRD NTB, Rabu 23 November 2016.

Iklan

Pattimura menyebutkan, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 4 November 2016, lebih dari 2 juta rakyat Indonesia melakukan demonstrasi damai menuntut penegakan hukum terhadap Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas tuduhan penistaan Al Quran yang dilakukannya di Kepulauan Seribu.

“Dalam demonstrasi tersebut banyak juga warga NTB yang menghadirinya, termasuk gubernur kita yang tercinta, saudara Dr. TGH. M. Zainul Majdi,” ujar Pattimura.

Ia melanjutkan, Fraksi PKS NTB mendukung demonstrasi dengan cara-cara damai dalam menyampaikan pendapat di depan umum. Dan negara, termasuk di dalamnya ABRI dan Polri, memiliki kewajiban untuk menghormati hak demokratis yang masuk dalam deklarasi universal hak-hak asasi manusia tersebut. Dimana, dalam deklarasi itu  telah ditegaskan bahwa “Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat.”

“Begitu juga dalam konstitusi kita pada Pasal 28E UUD 1945 Ayat 3 dinyatakan ‘Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat’.”

Fraksi PKS memandang, kebebasan berpendapat di depan umum adalah salah satu
penemuan politik yang telah dibeli dengan harga yang sangat mahal pada reformasi 1998. Alam
demokratis ini, menurutnya harus dijaga, dipelihara dan dirawat oleh semua pihak.

“Karena itu, kami Fraksi PKS NTB menyerukan, nilai-nilai kebebasan sipil hendaknya dihormati, mari menggunakan hak kebebasan berpendapat dengan cara-cara yang damai dan tidak merusak fasilitas umum. Fraksi PKS NTB juga berharap penegakan hukum tanpa memandang bulu, jangan sampai ada kesan warga negara yang diistimewakan, dimana hukum tak lagi mampu berbicara di hadapannya. Saat hukum sudah pilih kasih, maka negara ini sebenarnya sedang menyiapkan kehancurannya,” ujarnya. (aan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here