FPDI-P Soroti Tata Ruang Daerah Rawan Bencana

Juru Bicara Fraksi PDI-P, H. Ruslan Turmuzi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Fraksi PDI-Perjuangan DPRD NTB, menyoroti problematika penyusunan ulang tata ruang wilayah bagi daerah-daerah yang rawan bencana di NTB. Apalagi, daerah-daerah yang diketahui sudah tidak lagi layak huni pascabencana gempa bumi beberapa waktu lalu.

Hal itu dituangkan Fraksi PDI-P dalam rapat paripurna pembahasan RPJMD NTB 2018-2023, Rabu, 7 November 2018. Dalam kesempatan tersebut, Juru Bicara Fraksi PDI-P, Drs. H. Ruslan Turmuzi mengulas 11 isu strategis yang yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023.

Iklan

“Fraksi PDI-Perjuangan meminta penjelasan, pertama, bagaimana melakukan pemetaan terhadap NTB yang terdiri dari dua pulau yang tentunya kerawanan dan bencananya yang berbeda. Serta bagaimana menyusun kembali tata ruang wilayah bagi daerah-daerah yang rawan bencana, dimana daerah tersebut sudah tidak layak huni,” ujar Ruslan.

Menurut Ruslan, setelah mencermati dokumen RPJMD 2018-2023, tidak ditemukan pemetaan daerah-daerah yang dikatagorikan sebagai rawan bencana, baik di pulau Lombok maupun pulau Sumbawa.

Isu strategis kedua, menurutnya adalah, dalam sepuluh tahun ini Pemerintah Provinsi NTB sudah fokus di pembangunan pendidikan pada RPJMD tahap pertama. “Dan pada kesempatan ini kami membutuhkan jawaban bagaimana progres yang sudah tercapai dalam kurun  waktu sepuluh tahun ini, sehingga hal ini muncul kembali pada RPJMD tahap keempat ini,” ujar Ruslan.

Demikian juga dengan isu ketiga, yaitu mengenai derajat kesehatan masyarakat yang masih sangat rendah. “Kembali kami ingin mempertanyakan bagaimana progres pemerintah dalam sepuluh tahun ini, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan usaha untuk menjadikan masyarakat yang sehat.”

Mengenai isu strategis keempat Fraksi PDI-P menilai, Pemerintah Provinsi NTB belum mengambil langkah progresif dalam menurunkan angka kemiskinan. Menurut Ruslan, APBD tidak bisa dijadikan acuan utama dalam upaya ini.

“Kami ingin ada langkah-langkah kongkret dari pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan menggerakkan investasi dan sektor riil yang ada, langkah-langkah apa yang akan pemerintah lakukan,” serunya.

Ruslan juga mempertanyakan langkah-langkah riil pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi di NTB. “Bagaimana dalam menerapkan sistem good governance yang didukung oleh teknologi informasi dan bagaimana pemerintah dapat menerepkan sistim perizinan yang cepat, tepat dan berbasis teknologi,” ujarnya.

Menurut Ruslan, sejauh ini negara telah memberi ruang kepada perempuan, terlebih partisipasi dalam bidang politik dengan penerapan 30 persen kuota perempuan. Skema kebijakan serupa juga telah diterapkan dalam bidang ekonomi. Karenanya, Ruslan mempertanyakan langkah-langkah kongkret yang akan ditindaklanjuti oleh Pemprov NTB dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ruslan juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi yang tertuang dalam RPJMD NTB 2018-2023 . “Apakah target pertumbuhan ekonomi tersebut, target yang dihitung sebelum bencana atau pascabencana,” ujarnya.

Terhadap persentase penurunan, yang berkaitan dengan  produk unggulan, Fraksi PDI-P mengapresiasi langkah pemerintah melalui dinas perdagangan yang sudah melakukan langkah-langkah promosi melalui media digital, dan sudah memberikan pendampingan kepada para pelaku industri kerajinan, dari edukasi, pemasaran sampai promosi.

Namun, untuk maksimalnya pencapaian ini, harus dibarengi dengan kerja ekstra, baik dalam pengembangan aplikasi. Dan, yang terpenting, promosi aplikasi agar lebih banyak lagi pengguna yang memakai aplikasi tersebut. (aan)