Fortuner untuk Wabup Dipinjamkan ke Polres KLU

RANDIS - Inilah randis yang sebelumnya diperuntukkan buat wabup dipinjampakaikan ke Polres KLU. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Kendaraan dinas (randis) Toyota Fortuner yang sedianya diperuntukkan untuk mobil dinas Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sarifudin, SH. MH., akhirnya dipinjampakaikan ke Polres Lombok Utara. Alih-alih mangkrak, karena ditolak wabup, kendaraan senilai Rp 600 juta itu kini sudah difungsikan oleh Polres untuk jangka waktu 2 tahun ke depan.

 

Iklan

Kepala Bagian Umum Setda Lombok Utara, Denda Dewi, SE. MM., dikonfirmasi Kamis,  15 November 2018 mengakui, randis Fortuner sudah digunakan ke Polres. Setda Lombok Utara sudah menyerahkan kendaraan tersebut pada Rabu,  14 November  lalu. “Sudah diserahkan kemarin, dipinjampakaikan untuk 2 tahun dengan ketentuan berlaku,” ujarnya.

 

Ketentuan dimaksud Denda, bersifat umum. Artinya selama masa pemanfaatan, Polreslah yang menanggung biaya pemeliharaan maupun biaya operasional kendaraan. Serta jika sewaktu-waktu dibutuhkan, Pemda KLU juga bisa mengambil kembali kendaraan tersebut.

 

Denda menambahkan, proses pinjam pakai kendaraan sudah sesuai prosedur. Dasar pinjam pakai adalah adanya surat permintaan pinjam pakai kendaraan untuk operasional Kapolres Lombok Utara ke Pemda KLU. Selanjutnya, Bagian Umum memproses disposisi pimpinan yang dilengkapi dengan berita acara peminjaman antara sekda selaku pengguna aset daerah dengan Polres.

 

Perihal peminjaman Fortuner itu, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., berpendapat lain. Meski belum mengetahui kebenaran dari pinjam pakai itu, menurut dia, pinjam pakai menyalahi nomenklatur. Bahwasanya, apabila pengadaan Fortuner benar tercantum di APBD dengan nomenklatur pembelian mobil dinas Wakil Bupati, maka peruntukannya harus digunakan oleh pejabat daerah.

 

“Tetapi terhadap informasi yang katanya dipinjampakaian untuk Polres, itu tidak mungkin. Saya belum tahu soal itu. Menurut saya dipinjampakaikan itu tetap menyalahi nomenklatur APBD, kalaupun benar dibahas oleh Banggar,” ujarnya.

 

Ketua Fraksi Hanura Lombok Utara ini justru lebih condong untuk mendorong eksekutif menghibahkan randis untuk Polres, juga TNI yang bertugas di KLU.

 

“Tapi bukan mobil yang ini. Kenapa tidak kita anggarkan di APBD 2019 dengan nomenklatur yang jelas yakni pengadaan mobil untuk dihibahkan ke Polres dan TNI. Saya kira 2 pimpinan lembaga itu berhak mendapat dukungan mobil dari Pemda sebagai tanggung jawab moril kita.

 

Terpisah, Wakil Bupati Lombok Utata, Sarifudin, SH. MH., mendukung langkah Setda KLU meminjamkan kendaraan yang ia tolak sebelumnya. Dengan catatan, proses yang dilakukan Pemda tidak menyalahi aturan.

“Kalau memang hal itu terjadi saya tidak apa, selama itu tidak menyalahi aturan. Dan itu akan saya dorong kalau seperti itu. Ini demi kepentingan bersama, karena saya tidak mau masyarakat sampai berpikir yang tidak-tidak terkait persoalan (Fortuner) ini,” ujarnya singkat. (ari)