Formasi Disabilitas dan Dokter Spesialis Lowong

M. Saleh Yasin. (Suara NTB/Jun)

Bima (Suara NTB) – Dari 301 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bima, formasi disabilitas serta dokter spesialis lowong. Hal itu berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan BKPSDM. Sejumlah pelamar pun mulai berguguran.

Kepala BKPSDM Kota Bima, Drs. M. Saleh Yasin kepada Suara NTB, Jumat, 30 Juli 2021 menyampaikan, setelah verifikasi berkas dilakukan tim varifikator internal BKPSDM, diketahui bahwa sampai batas akhir pendaftaran CPNS dan PPPK pada 26 Juli kemarin, tidak ditemukan pelamar untuk formasi disabilitas dengan jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM). “Untuk disabilitas tidak ada pelamar. Itu CPNS formasi umum,” terangnya.

Iklan

Disamping formasi disabiltas, kebutuhan satu orang dokter spesialis bedah juga tidak terisi. Kondisi ini sama seperti tahun sebelumnya, yang mana dari jatah tiga orang tak ada satupun mengajukan berkas lamaran untuk menjadi CPNS.

Menurut dia, Kota Bima bukan tidak memiliki SDM dengan spesifikasi pendidikan tersebut, hanya saja mereka kurang berminat menjadi PNS.

Terkait kekosongan formasi disabilitas, M. Saleh Yasin menjelaskan, teknis pengisian nantinya akan ditentukan langsung panitia seleksi nasional melalui sistim dengan memilih pelamar dari formasi umum pada jabatan yang sama. “Penentuannya langsung dari panselnas. Termasuk untuk formasi-formasi yang misalnya tidak memenuhi passing grade,” jelasnya.

Pasca penutupan pendaftaran CPNS dan PPPK pada 26 Juli kemarin, tim verifikator telah melakukan verifikasi berkas administrasi pelamar. Progresnya sudah 80 persen dan ditargetkan secepatnya dikoordinasikan dengan jajaran Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bima sebelum akhirnya diumumkan secara resmi.

Secara umum, tambah dia, dari ribuan pelamar yang mendaftar CPNS dan PPPK di Kota Bima, tak sedikit pelamar gugur pada tahap verifikasi berkas administrasi. Meski demikian, pihaknya belum bisa menyebutkan secara rinci lantaran harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan daerah. “Verifikasi tinggal 20 persen saja, rekapannya nanti kita sampai ke Sekda untuk dirapatkan,” pungkasnya. (jun)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional