Fokus Bencana, AKJ Syah Belum Ajukan Pengisian Jabatan

Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Kader Jaelani – H Syahrul Parsan, saat menggelar konferensi pers di Dompu, baru-baru ini.(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Bupati dan wakil Bupati Dompu, Kader Jaelani – H Syahrul Parsan, ST, MT yang baru dilantik 26 Februari 2021 lalu masih fokus pada penanganan bencana akibat banjir bandang Huu. Rencana pengisian jabatan lowog akan segera dilakukan setelah dampak bencana yang menghanyutkan puluhan rumah dan merusak ratusan rumah warga, tertangani secara bertahap.

“Kita belum berpikir untuk mengisi kekosongan jabatan (tinggi pratama). Kita masih fokus pada penanganan korban bencana banjir Huu. Tentu akan tetap kami isi setelah masa tanggap darurat (bencana Huu),” kata Bupati Dompu, Kader Jaelani kepada Suara NTB di Dompu, Sabtu, 7 Maret 2021.

Iklan

Wakil Bupati Dompu, H Syahrul Parsan, ST, MT mengungkapkan, saat ini masih dalam masa tanggap darurat untuk bencana banjir bandang Huu. Dalam masa tanggap darurat, upaya normalisasi sungai sudah mulai dilakukan oleh tim dari BWS NT 1. “Alat berat BWS yang menormalisasi sungai, saya sudah minta untuk diarahkan juga di hulu bendung yang dipenuhi sedimen. Kalau itu tidak juga ditangani, banjirnya bisa kembali terjadi,” ungkap H Syahrul.

Selain dengan BWS, H Syahrul mengaku, sudah langsung berkomunikasi dengan Balai Jalan dan Jembatan Nasional, serta Balai Perkim. “Mereka semua sudah turunkan tim. Kita juga sudah mulai ajukan untuk penanganan rehab pasca masa tanggap darurat,” katanya.

H Syahrul juga mengungkapkan, masa tanggap darurat yang ditetapkan sebelumnya selama tujuh hari. Bila dalam masa tanggap darurat itu masih diperlukan waktu untuk perpanjangan, akan dilihatnya. “Tapi sejauh ini semuanya sudah tertangani,” ungkap H Syahrul.

Sebagaimana diketahui, ada beberapa pejabat tinggi pratama lingkup pemerintah Kabupaten Dompu yang lowong sejak tahun 2020 dan bahkan ada yang lowong sejak 2019 lalu. Diantaranya Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Wilayah, Dinas Dikpora, Bappeda dan Litbang, Dinas Dukcapil, Asisten 1 Setda Dompu, Asisten 2 Setda Dompu, 1 staf ahli Bupati, dan Sekda Dompu. Sejumlah jabatan ini untuk sementara dijabat pelaksana tugas (Plt). Sesuai surat edaran (SE) BKN dan surat Komisi ASN RI, masa jabatan Plt hanya 3 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan. (ula)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional