Fitra NTB Soroti Rendahnya Realisasi Dana Bansos

Mataram (suarantb.com) – Realisasi dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi NTB pada bulan Agustus hanya 0,25 persen. Jika dijumlahkan dengan realisasi per Juli 2016 yang hanya 1, 45 persen, maka total realisasi dana bansos baru mencapai 1,70 persen.
Terkait kecilnya realisasi dana Bansos tersebut, Pemprov NTB diimbau untuk menyediakan sistem yang bisa memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang penyaluran dana bansos.
Hal lain yang menjadi pertanyaan terkait minimnya realisasi dana bansos adalah kendala yang sebenarnya dihadapi oleh Pemprov NTB melalui BPKAD. Sehingga lemah dalam penyerapan anggaran dana bansos tersebut. Sebab bagaimanapun juga, dana sosial tersebut merupakan hak masyarakat yang penting untuk disalurkan oleh pemerintah daerah.
Kepada suarantb.com, Koordinator Divisi Kampanye dan Organisasi Fitra NTB, Jumaidi Idi mengatakan persoalan dan pertanyaan yang harus segera dijawab oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui SKPD Terkait. Ia bahkan menilai, selama ini, Pemprov tidak bersungguh-sungguh dengan persoalan dana bansos tersebut. Sementara masyarakat yang seharusnya menerima dana menjadi tidak mendapatkan haknya.
“Jangan-jangan ndak diurus bansos ini. Masa realisasi bulan Agustus hanya 0,25 persen. Per Juli kemarin kan 1,45, dong hanya 1,70 persen realisasinya,” katanya, Sabtu, 17 September 2016.
Jumaidi menyebut, dana bansos memiliki fungsi yang begitu vital untuk kepentingan masyarakat. Diantara tujuan dana bansos adalah, untuk rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, penanggulangan bencana, jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah segera membuka informasi kemana saja aliran dana bansos ditujukan. Hal yang menurutnya penting supaya pemerintah tidak melakukan tindakan penyelewengan, dan mengantisipasi dana bansos tidak tepat sasaran.
“Bagi saya agar masyarakat mudah memantau. Makanya pentingnya sistem informasi dana bansos ini, agar informasi jumlah anggaran, penerima, apa saja jenis bantuan, dan syarat serta penyalurannya seperti apa kan ditampilkan disitu,” katanya.
Selain untuk memberi kemudahan informasi tentang penyaluran dana bansos, hal lain yang menurutnya tak kalah penting untuk diketahui oleh masyarakat melalui keterbukaan informasi tersebut adalah apa kendala yang dihadapi oleh BPKAD. Sehingga dana bansos tersebut begitu kecil realisasinya. Kendala tersebut penting untuk diketahui supaya masyarakat mengetahui bahwa minimnya realisasi dana bansos oleh BPKAD bukan disengajakan.
Jumaidi juga menyatakan hal tersebut sekaligus untuk menjawab kecurigaan masyarakat bahwa pemerintah tidak sengaja menunggu akhir tahun untuk mrerealisasikannya. Jika hal tersebut benar, maka pemda hanya berorientasi bagaimana dana yang ada dihabiskan, dan abai pada penerima yang tepat dan berhak menerima dana tersebut.
“Saya khawatir, jangan sampai dana bansos ini dibelanjakan di akhir tahun dan asal keluarkan saja uangnya,” katanya. (ast)