Fitra NTB Soroti Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon Tak Wajar

Ramli Ernanda. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB menyoroti Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang disampaikan oleh tujuh Paslon kepala daerah/wakil kepala daerah di NTB baru-baru ini. Fitra NTB menilai ada laporan LPSDK Paslon yang nilainya tidak wajar.

Fitra mencatat total penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima seluruh paslon ditujuh daerah baik berupa uang, barang maupun jasa mencapai Rp12 miliar. Sumber penerimaan dana kampanye selama Oktober 2020 sebagian besar dari kantong pribadi calon. Nominal sumbangan pribadi calon mencapai Rp9,7 miliar atau 81 persen dari total nilai LPSDK yang dilaporkan.

Selebihnya bersumber dari sumbangan perseorangan sebesar Rp2,2 miliar atau 18 persen total LPSDK, dan sumbangan badan hukum swasta Rp150 juta atau sekitar 1 persen. Pasangan cakada Kabupaten Bima Indah Dhamayanti Putri-Dahlan M. Noer tercatat memiliki saldo penerimaan sumbangan paling besar. Nominal saldo dana kampanye paslon tersebut mencapai Rp2,9 miliar. Seluruhnya bersumber dari sumbangan pribadi calon.

Sementara itu, lima pasangan calon melaporkan saldo dana kampanye Rp0, padahal pelaksanaan kampanye dilaksanakan lebih dari sebulan. Kelima paslon tersebut adalah paslon cakada Kota Mataram Baihaqi-Baiq Diyah Ratu Ganefi dan Lalu Makmur Said-Badruttamam Ahda; paslon cakada Lombok Tengah Pathul Bahri-Nursiah, paslon cakada Dompu Eri Aryani Abubakar-Ihtiar dan Saifurrahman Salma-Ika Rizky Veryani.

Padahal, dari perhitungan Fitra, rata-rata pengeluaran biaya kampanye yang selama 35 hari masa kampanye yang dijalani mencapai Rp16,6 juta per hari. Jika dilaksanakan dalam bentuk pertemuan terbatas dengan maksimal peserta 50 orang, sebagaimana diatur PKPU 13 Tahun 2020, maka akan dapat menjangkau sekitar 1.600 orang di 33 titik, dengan asumsi biaya satuan Rp10 ribu per peserta.

“Tapi faktanya, terdapat lima paslon dengan saldo sumbangan dana kampanye nihil. Padahal pelaksanaan kampanye tetap dilaksanakan. Maka ini bisa diindikasikan LPSDK paslon ini tidak mencatat seluruh dana masuk selama satu bulan pelaksanaan kampanye, baik dari calon pribadi, atau sumbangan dari pihak ketiga dalam bentuk uang, barang atau jasa,” ujar Sekjen Fitra NTB, Ramli Ernanda, dalam keterangan persnya, Jum’at, 20 November 2020.

Lebih lanjut disampaikan Ramli, jika mengandalkan saldo dana awal kampanye yang dilaporkan pada akhir September lalu. Dari kelima paslon tersebut, terdapat paslon yang hanya mengandalkan dana kampanye senilai Rp14 ribu per hari selama sebulan kampanye sepanjang Oktober lalu.

Melihat ada ketidakwajaran dalam LPSDK yang disampaikan oleh sejumlah Paslon tersebut, terutama dalam hal kejujuran palson. Ramli kemudian mendorong Bawaslu untuk lebih ketat mengawasi dana kampanye paslon.

“Pengaturan dana kampanye ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan Pilkada berlangsung fair dan berintegritas. Laporan dana kampanye menjadi salah satu potret integritas pasangan calon. Bawaslu diharapkan melakukan pengawasan ketat terhadap dana kampanye calon. Instrumen ini diharapkan dapat memastikan Pilkada berlangsung jujur, bersih dan berintegritas, untuk menghasilkan pemimpin yang bersih dan berintegritas pula,” katanya.

Ditempat terpisah, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB, Yan Marli sudah memberikan Bimbingan Teknis Penggunaan Sistem Informasi Kantor Akuntan Publik (SIKAP) kepada tujuh KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

“SIKAP harus dilaksanakan karena nanti ujungnya adalah akuntabilitas. Hasil audit dana kampanye nantinya akan diumumkan kepada publik. Inilah bentuk tanggung jawab calon kepala daerah kepada publik. Karenanya KPU Kabupaten/Kota harus benar-benar memahami SIKAP ini, agar nantinya dapat memfasilitasi pelaporan dana kampanye dengan baik,” ujarnya. (ndi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here