Fitra NTB Rekomendasi Perbaikan Data JPS

Ilustrasi penyaluran JPS Gemilang.(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Polemik data penerima bantuan terus mencuat akibat karut marutnya data antara pusat dengan pemerintahan daerah. Di NTB sendiri jika melihat data penerima bantuan harusnya seluruh KK di NTB mendapatkan bantuan, karena data penerima bantuan sejumlah 2,4 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara jumlah Rumah Tangga di NTB sebanyak 1,4 juta lebih.

Dinsos Provinsi NTB dalam rilis sebelumnya menyebut, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 1.140.251 orang. Rinciannya, PKH 329.883 KPM, BPNT 540.363 KPM, BST 270.005 KPM. Kemudian ditambah dengan data penerima JPS Provinsi sebanyak 105.000 KPM, JPS kabupaten dan kota sebanyak 180.047 KPM, dan BLT Dana Desa sebanyak 219.691 KPM. Sehingga total penerima manfaat sebanyak 1.644.989 KPM. Jumlah penerima ini, jauh lebih besar dari jumlah rumah tangga di NTB.

Iklan

Hitung-hitungan yang dilakukan Forum Transparansi Anggaran (FItra) NTB, dari data ini potensi penerima ganda sebanyak 237.435 KK, kemudian potensi salah sasaran lebih besar, yaitu sekitar 422.266 KK.

Diulasnya, Dinsos Provinsi NTB sebelumnya juga menyebut, jumlah KPM program pemerintah pusat sebanyak 1.961.227, dengan rincian PKH 329.883 KPM, BPNT 540.363 KPM, BST 270.005 KPM. Sehingga program dari pemerintah pusat saja sudah bisa mengakomodir KK sangat misikin, rentan miskin, bahkan bisa meng-cover kelompok dengan pengeluaran tertinggi (sejahtera). Belum lagi ditambah dengan data penerima JPS Provinsi, JPS Kabupaten dan Kota dan BLT Dana Desa. Sedangkan data DTKS NTB, menurut data SIKS-NG Kemensos sebanyak 860.177 rumah tangga. Dari data-data ini saja sudah menunjukkan kerancuan yang sangat parah

Merespons itu, Forum Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat ada kelebihan bantuan. Diuraikan, data penerima JPS Provinsi sebanyak 105.000, JPS Kabupaten dan Kota 180.047, dan penerima BLT DD sebanyak 219.691 Rumah Tangga, sehingga total penerima bantuan seluruh NTB sebanyak 2,4 juta.

Maka total penerima bantuan melebihi dari jumlah Rumah Tangga di NTB, sebut Koordinator Divisi Riset FITRA NTB, Jumi Jumaidi.

Kondisi ini menurut dia menegaskan bahwa ada yang harus diperbaiki daam pengelolaan data terpadu di tingkat pemerintah. Diperparah lagi oleh koordinasi antar pemerintah yang tidak jalan, khususnya dalam penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19. Selain itu, pembagian peran dan bentuk intervensi antarpemerintah tidak jelas dan tumpang tindih.

Dampak buruknya adalah data penerima bantuan di provinsi NTB tidak valid, sehingga terdapat potensi besar program bantuan tidak tepat sasaran, penerima tumpang tindih atau dobel, ujarnya.

Terkait masalah ini, Fitra NTB merekomendasikan agar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 NTB memerintahkan Dinsos untuk mengkoordinir validasi dan verifikasi data penerima bantuan di NTB dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat secara partisipatif.

Kedua, Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk mendukung percepatan validasi data di tingkat desa/kelurahan untuk insentif dan operasional Pemdes atau pemerintah kelurahan.

Ketiga, Dinsos agar membuka data penerima seluruh jenis bantuan yang disalurkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Termasuk pemerintah desa, untuk informasi penerima BLT DD.

Keempat, melibatkan masyarakat luas untuk melakukan uji silang terhadap seluruh data penerima bantuan, pungkasnya. (ars)