Fitra Dorong APH Telusuri Pengadaan JPS Kota Mataram

Ramli Ernanda. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA) NTB mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut pengadaan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) di Kota Mataram. Keterlibatan oknum pejabat dan kolega disinyalir akan menjadi proyek bancakan yang bakal merugikan masyarakat.

Direktur FITRA NTB, Ramli Ernanda menegaskan, temuan pengadaan JPS di Mataram penting untuk ditindaklanjuti oleh APH, baik itu Kejaksaan, Kepolisian dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Konflik kepentingan dalam pengadaan barang pasti diikuti dengan indikasi penipuan berikutnya. Di antaranya, pengurangan spek dan potensi kick back untuk penyelenggara negara. “Jangan sampai tidak ditindaklanjuti,” kata Ramli dikonfirmasi, Selasa, 24 November 2020.

Potensi kecurangan dipastikan akan merugikan masyarakat. Semestinya, masyarakat sebagai korban terdampak pandemi Covid-19 merasakan manfaat dari program stimulus ekonomi tersebut. Menurut Ramli, kerugian masyarakat ini bukan hanya dapat barang bantuan yang tidak sesuai dari sisi takaran dan kualitas, tetapi juga uang rakyat yang digunakan rentan dijadikan bancakan oknum untuk memperkaya diri di saat masyarakat lagi susah. “Ini sangat rawan jadi proyek bancakan,” tandasnya.

Keterlibatan oknum pejabat dan koleganya pasti ada muara. Keuntungan dari proyek ini pasti akan mengalir ke kantong di lingkaran pejabat itu sendiri. Temuan ini tegas Ramli, harus menjadi entri poin bagi APH untuk masuk. Indikasi penyelewengan sangat kuat. Keuntungan dipastikan tidak hanya dinikmati oleh penyedia.

Seperti diketahui, jumlah penerima JPS di tahap I dan II sebanyak 19.803 kepala keluarga (KK). Penerima manfaat ini membengkak di tahap III – V menjadi 32.548 KK. Untuk satu kali pengadaan dibutuhkan anggaran sekira Rp8,6 miliar. Sampai bulan Oktober, bantuan sembako telah disalurkan sampai tahap V dengan total anggaran dihabiskan mencapai Rp43 miliar lebih.

Pengadaan barang berupa beras, biskuit, sabun antiseptik, minyak goreng dan gula telah rampung sampai tahap V. Kabarnya, Pemkot Mataram telah memfinalkan pengadaan JPS untuk tahap VI. Senin (23/11), instansi teknis baik itu Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta instansi teknis lainnya membahas rencana penyaluran JPS di bulan Desember mendatang. Penerima JPS tidak ada perubahan dari data sebelumnya, termasuk rekanan penyedia. (cem)