Fauzan Khalid Ingatkan Soal Jumlah Calon Wabup

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengakui, sejauh ini belum bertemu khusus membahas Tatib dengan para parpol pengusung. Ia juga mengaku belum membaca Perda Tatib yang disahkan oleh DPRD beberapa waktu lalu. Namun yang perlu jadi perhatian, baik parpol dan dewan jika jumlah calon lebih dari dua orang. Sebab, dalam ketentuan undang-undang, jumlah calon harus dua orang, tidak boleh lebih.

“Menurut UU nomor 10 jumlah calon harus dua. Kalau lebih dari dua, maka bagaimana? Perlu dicari solusi,” jelas Bupati.

Iklan

Fauzan menyatakan, komunikasi secara informal melalui telepon dengan parpol pengusung sering dilakukan. Namun pembahasan khusus belum dilaksanakan sejauh ini. Ia mengaku, dalam waktu dekat ini bakal mengumpulkan parpol pengusung untuk membahas hal ini. Ia mengaku jika ada pihak tertentu yang menuding langkah bersilaturahmi dengan parpol pengusung ini dalam penafsiran yang berbeda. Menurutnya hal ini juga tak menjadi persoalan selama ia bermaksud baik.

Terkait tatib sendiri, tentu tidak mungkin bertentangan dengan aturan di atasnya. Sebab, bagaimanapun sudah dilakukan evaluasi oleh Mendagri. Melihat dinamika yang sejauh ini terjadi, ia mengaku optimis Pilwabup terlaksana.

“Sebab hidup tidak boleh pesimis,” jelasnya. Menurutnya, melihat dinamika yang terjadi sangat tergantung parpol pengusung. Sebab saat ini posisinya menurut UU nomor 10 jumlah calon harus dua orang. Jika jumlah calon lebih dari dua, maka perlu dicarikan solusi. Bupati menekankan agar masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban yang selama ini terjaga supaya proses pilwabup berjalan aman.

“Sehingga jangan sampai Proses Pilwabup ini menganggu jalannya roda pemerintahan,” imbau Bupati.

Ketua Pansus Tatib Pilwabup Lobar, Mariadi menyatakan, peraturan dewan tentang tatib ini telah disesuaikan dengan arahan Dirjen Otda Kemendagri secara tertulis dengan nomor 132.52/7080/otda tertanggal 20 September 2016 perihal klarifikasi peraturan dewan tentang tatib pilwabup.

  Perlu Satu Pemahaman Soal Industrialisasi

“Tapi Pansus pemilihan wabup dibentuk setelah keluar PP dari UU nomor 10 tahun 2016,” jelas Mariadi. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here