Fahri Hamzah Tolak Pemotongan DAU NTB

KUNJUNGAN KERJA DPR UNTUK PENGAWASAN HAJI

Mataram (Suara NTB) – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyatakan menolak keras pemotongan sejumlah mata anggaran dalam APBNP tahun 2016 oleh Pemerintah, terutama pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) yang di distribusikan ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Hal tersebut disampaikan Fahri dalam acara Diskusi Pekanan Demokrasi Parlemen, Kamis, 8 September 2016 di pressroom Gedung DPR RI Senayan Jakarta.

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 125/PMK.07/2016, tentang penundaan pembayaran DAU ke 169 daerah. Nusa Tenggara Barat termasuk salah satu provinsi yang terkena penundaan tersebut.

“Hak budgeting itu ada di DPR, dan APBN itu ditetapkan dengan undang-undang. Maka perubahan apapun yang ada pada APBN itu juga harus dilakukan melalui pembahasan bersama dengan DPR dan ditetapkan dengan undang-undang juga”, ungkap Fahri.

“Apalagi jika ini berkaitan dengan Dana Alokasi Umum. Hal ini diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. DAU itu ada rumusnya.  Angka-angka DAU tersebut muncul melalui persetujuan bersama Pemerintah dan DPR dalam bentuk UU APBN.  Jadi Pemerintah tidak bisa sembarangan melakukan pemangkasan DAU,” ungkap Fahri.

Fahri juga menyatakan  bahwa Pemerintah juga tidak memiliki penjelasan terkait alasan kenapa DAU suatu daerah  ditunda dan daerah lainnya tidak. “Pemprov NTB misalnya, mendapat pemotongan Rp 161 Miliar lebih. Sedikitnya empat kabupaten lain di NTB yang juga bernasib serupa. Padahal BPS baru saja merilis NTB sebagai salah satu daerah miskin di Indonesia. Harusnya, daerah-daerah miskin tidak boleh terkena kebijakan ini. “Saya tolak ini,” tandas legislator yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB ini.

Fahri menuntut Pemerintah memberikan penjelasan, mengapa DAU di dapilnya dipotong sedemikian rupa. “Ini (nilai pemotongan dana atau penundaan) harus jelas alasannya. Jumlah Rp 161 miliar itu harus memiliki dasar. Misalnya, apakah NTB tidak menetapkan  10 persen DAU nya untuk dana desa? Atau alasan lainnya. Kenyataannya, kita tidak diberikan penjelasan terkait rasionalisasi munculnya angka-angka pemotongan atau penundaan itu,” tegasnya

Fahri menjelaskan bahwa dalam UU no 33/2004, DAU adalah fiscal gap, yaitu  kebutuhan fiskal suatu daerah dikurangi kapasitas fiskalnya. Dengan kata lain, DAU adalah selisih antara seberapa kebutuhan daerah dikurangi berapa kemampuan daerah. Kebutuhan daerah diatur dalam undang-undang berdasarkan banyak hal. Di antaranya indeks luas daratan dan indeks jumlah penduduk yg berada di wilayah tersebut. Kehadiran tiap manusia Indonesia dikonversi menjadi rupiah dalam DAU.

Tidak ada satupun pasal yang membolehkan pemerintah pusat melakukan pemotongan DAU. Semua bentuk pemotongan dan atau penundaan atas angka-angka yang sudah ditetapkan dalam undang-undang dimaknai sebagai bentuk punishment. Undang-undang memberikan hak Pemerintah Pusat  melakukan pemotongan dana atau penundaan pencairan DAU sebagai bentuk hukuman pada daerah akibat dari, pertama, tidak menetapkan dalam APBD 10 persen dari DAU nya untuk Dana Desa. Kedua, karena keterlambatan penetapan APBD. Ketiga, serapan APBD Rendah. Keempat, terkait dengan perjanjian hutang daerah. Punishment itupun diatur ketat dalam undang-undang dan butuh persetujuan banyak pihak sebagai dasar Pemerintah Pusat memotong atau menunda.

“Jadi jika Pemerintah memotong DAU, itu sama saja dengan memberikan hukuman kepada semua kepala daerah di Indonesia,” tandas Fahri.

Menurut Fahri, langkah yang paling tepat untuk melakukan penundaaan adalah dengan melakukan kembali pembahasan dan penetapan APBNP tahun 2016. Iapun mendorong Pemerintah untuk berhati-hati dan segera melakukan pembahasan APBNP bersama DPR RI. (r/*)