Evaluasi Total, Ribuan Guru Honorer Kumpulkan Berkas

Kepala Dinas Dikbud Lotim, Lalu Suandi (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Pemkab Lombok Timur (Lotim) di bawah kepemimpinan Bupati H. M. Sukiman Azmy, MM dan Wakil Bupati, H. Rumaksi SJ, SH akan melakukan evaluasi total terhadap tenaga honorer khususnya guru di daerah ini. Ribuan guru yang ada akan diklasifikasikan dengan melihat masa kerjanya untuk mendapatkan SK bupati yang disesuaikan.

Untuk mempercepat proses evaluasi ini. Ribuan guru honorer diketahui sudah mengumpulkan berkasnya ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim untuk dilihat masa kerjanya dan selanjutnya diklasifikasikan. “Untuk masa kerja 1-5 tahun akan diberikan SK bupati, masa kerja 6-10 tahun akan dibentuk kelompok kerja, dan 10 tahun ke atas akan mendapat perjanjian kerja yang SK-nya merupakan SK bupati,” terang Kepala Dinas Dikbud Lotim, Lalu Suandi, S.Sos, Kamis, 27 Desember 2018.

Iklan

Disebutkan, jumlah guru honorer yang ada di Kabupaten Lotim sampai saat ini lebih dari 4.000 guru dan untuk proses evaluasi inipun diserahkan ke BKPSDM. Sementara untuk posisi Dikbud yakni memberikan data dan memanfaatkan tenaga yang nantinya akan ditetapkan. Dalam evaluasi total ini, Lalu Suandi berharap tidak ada guru honorer yang dinonjobkan, terlebih hingga saat ini Lotim masih masih kekurangan ribuan guru PNS. “Kalau dari jumlah, tenaga honorer yang ada saat ini sudah cukup,” klaimnya.

Sekda Lotim, H. Rohman Farly, mengungkapkan jika sampai saat ini masih digodok kebijakan bupati terkait evaluasi total tenaga honorer yang ada saat ini. Dalam evaluasi total itupun masih menunggu surat keputusan bupati.

Sebelumnya, Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy, MM, angkat bicara terhadap nasib tenaga honorer di daerah ini. Terlebih banyaknya tenaga honorer yang tidak bisa mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baik dari jalur umum maupun khusus. Menyikapi persoalan ini, bupati mengaku akan melakukan evaluasi total terhadap tenaga honorer baik yang memegang SK daerah, kelompok kerja (PK) maupun perjanjian kerja (PK).

Setelah dilakukannya evaluasi secara menyeluruh, bupati akan membuat kebijakan sebagaimana yang seharusnya. Bagi honorer yang 10 tahun ke atas masa pengabdiannya. Pemkab Lotim akan membuat perjanjian kerja sehingga menjadi honorarium daerah. Dalam mengakomodir tenaga honorer itu, bupati mengaku akan melakukan evaluasi honorer baik yang bekerja di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Kesehatan (Dikes) maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dijelaskan bupati, pada proses evaluasi itu ada tiga kriteria, yakni untuk masa pengabdian 1 sampai 5 tahun masa kerjanya, honorer tersebut hanya mendapatkan SK, honorer masa kerja 6 tahun sampai 10 tahun mendapatkan kelompok kerja (KK), sementara untuk honorer yang masa kerjanya 10 tahun keatas akan mendapatkan perjanjian kerja (PK). “Bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan. Kita batalkan semua SK yang ia pegang,” tegas bupati. (yon)