Evaluasi Pemanfaatan Aset

H. Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/nas)

Pemprov NTB akan melakukan review atau evaluasi terhadap sejumlah kerja sama pemanfaatan aset yang masih mangkrak dan minim kontribusinya bagi daerah setelah persoalan aset di Gili Trawangan tuntas. Untuk penyelesaian masalah aset di Gili Trawangan yang dikerjasamakan dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI), Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati NTB rencananya akan menyerahkan hasil kajiannya ke Gubernur, pekan ini.

‘’Kita sudah memberikan SKK. Mudah-mudahan minggu depan, JPN sudah bisa memberikan hasil kajian hukumnya terkait dengan kerja sama pemanfaatan aset dengan PT. GTI secara komprehensif,’’ kata Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin.

Iklan

Gita menjelaskan, penyelesaian masalah kerja sama pemanfaatan aset dengan PT. GTI di Gili Trawangan memang menjadi fokus saat ini. Setelah persoalan aset di Gili Trawangan tuntas, kemudian Pemprov akan menyelesaikan persoalan kerja sama aset lainnya.

‘’Jadi, ada beberapa yang ingin segera kita tunaikan setelah dengan pola GTI ini. Ada kerja sama pengelolaan aset di Gili Tangkong, aset Golong, Pasar Seni Senggigi dan kerja sama pemanfaatan aset-aset kita dengan pihak ketiga yang lain,’’ jelas Gita.

Beberapa aset milik Pemprov NTB yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam jangka waktu 70 tahun. Dari kerja sama sepanjang itu, kontribusi atas pemanfaatan aset daerah sangat minim, hanya puluhan juta rupiah setahun.

Beberapa aset Pemprov yang dikerjasamakan dengan jangka waktu cukup lama yakni aset Lapangan Golf Golong Lombok Barat (Lobar). Untuk aset Pemprov yang berada di Golong berupa tanah dikerjasamakan dengan PT. Green Enterprise Indonesia Corporation.

Perjanjian kerjasama ini sesuai surat perjanjian kontrak produksi Nomor 39a Tahun 1993. Selama ini, aset tersebut  telah menjadi salah satu target pendapatan asli daerah. Akan tetapi, kontribusinya masih kecil dikarenakan perjanjian kerjasamanya telah ditandatangani sejak tahun 1993 dengan jangka waktu perjanjian 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov NTB dengan pemanfaatan aset tersebut hanya Rp35 juta setahun.

Selain itu, pemanfaatan aset Pasar Seni Senggigi Lombok Barat. Berupa pemanfaatan tanah Pasar Seni Senggigi oleh pihak ketiga dilakukan melalui pola kerjasama produksi yang kontrak perjanjian ditandatangani pada tahun 1993  dengan PT. Rajawali Adi Senggigi Nomor 229 tahun 1993. Jangka waktunya selama 30 tahun  tahun dengan besaran royalty pertahun Rp 17.250.000.

Selain itu, ada juga kerja sama pemanfaatan aset milik Pemprov NTB dengan pihak ketiga yang berada di Kota Mataram. Seperti kerja sama pemanfaatan eks rumah pimpinan DPRD NTB di Pajang Kota Mataram yang akan dibangun hotel.

Kemudian, aset Pemprov NTB di Jalan Bung Karno yang akan dijadikan NTB Convention Center (NCC). Penandatangan MoU pengelolaan dua aset tersebut dilakukan 2013 silam, namun hingga saat ini, aset tersebut masih mangkrak atau belum ada pembangunan yang dilakukan investor. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional