Evaluasi Pemanfaatan Aset

H.L.Gita Ariadi (Suara NTB/dok)

Setelah memutus kontrak kerja sama dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) terkait kerja sama pemanfaatan aset seluas 65 hektare di Gili Trawangan, Lombok Utara. Pemprov mulai bergerak untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap sejumlah kerja sama pemanfaatan aset daerah yang kontribusinya masih minim dan mangkrak.

Di antaranya, kerja sama pemanfaatan aset daerah di Gili Tangkong, Lombok Barat dan sejumlah aset di Kota Mataram yang masih mangkrak alias tak ada progres di lapangan. Kemudian, melakukan evaluasi terhadap kerja sama pemanfaatan aset Lapangan Golf Golong dan pasar seni Senggigi, Lombok Barat.

Iklan

‘’Kita juga akan monitoring dan evaluasi ke aset-aset kita yang lain, seperti lapangan golf Golong. Kita akan bergerak, satu persatu kita urai masalahnya,’’ kata Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Kerja sama pemanfaatan aset Lapangan Golf Golong dan Pasar Seni Senggigi, Pemprov hanya mendapatkan kontribusi puluhan juta setahun dan dalam jangka 70 tahun. Catatan Suara NTB, aset Lapangan Golf Golong berupa tanah yang dikerjasamakan dengan PT. Green Enterprise Indonesia Corporation.

Perjanjian kerja sama ini sesuai surat perjanjian kontrak produksi Nomor 39a Tahun 1993. Selama ini, aset tersebut  telah menjadi salah satu target pendapatan asli daerah. Akan tetapi, kontribusinya masih kecil dikarenakan perjanjian kerjasamanya telah ditandatangani sejak tahun 1993 dengan jangka waktu perjanjian 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov NTB dengan pemanfaatan aset tersebut hanya Rp35 juta setahun.

Kemudian, pemanfaatan aset Pasar Seni Senggigi Lombok Barat. Berupa pemanfaatan tanah Pasar Seni Senggigi oleh pihak ketiga dilakukan melalui pola kerja sama produksi yang kontrak perjanjian ditandatangani pada tahun 1993  dengan PT. Rajawali Adi Senggigi Nomor 229 tahun 1993. Jangka waktunya selama 30 tahun dengan besaran royalty pertahun Rp 17.250.000.

Sekda mengatakan, evaluasi kerja sama atas pemanfaatan sejumlah aset Pemprov yang masih minim kontribusinya dan aset yang masih mangkrak ditargetkan tuntas tahun ini. Karena, persoalan ini juga diatensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan DPRD NTB.

“Dan memang, itu salah satu alternatif pencarian sumber-sumber penerimaan daerah,  optimalisasi aset-aset kita,” terangnya.

Menurut Gita, jika aset-aset yang prospek tersebut tidak dikelola dengan baik. Maka daerah akan rugi. “Spiritnya, kita ingin optimalisasi pemanfaatan kerja sama aset-aset yang kita miliki,” tandas mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB ini. (nas)

Advertisement filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional