Evaluasi DJPK, Penggunaan DBHCHT di NTB Semakin Diselaraskan

Petani di NTB menjemur tembakau yang telah dipanen dan dirajang, sebelum dipasarkan. Dengan memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Provinsi NTB terus berupaya mendorong peningkatan kualitas hasil pertanian, khususnya untuk komoditas tembakau.(Suara NTB/ist)

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI telah melakukan evaluasi terhadap penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Provinsi NTB. Dari hasil evaluasi tersebut, diperoleh banyak masukan untuk semakin menyelaraskan penggunaan DBHCHT di NTB agar semakin padu dengan regulasi yang berlaku.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si yang diwakili Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si, dalam kegiatan sosialisasi DBHCHT melalui Radio Global FM Lombok, 96,7 FM, Jumat, 19 November 2021.

Iklan

Melalui kegiatan ini, Bappeda NTB melakukan penyebarluasan ketentuan di bidang cukai yang menjadi amanat daerah Peraturan Menteri Keuangan No. 206/PMK.07 Tahun 2020.

Iskandar menjelaskan alur rancangan program, kegiatan dan penggunaan DBHCHT. Alur ini dimulai daengan kepala daerah yang menyusun rancangan program dan kegiatan penganggaran penggunaan DBHCHT. Demikian juga dengan Bupati atau Walikota yang menyampaikan rancangan program kegiatan dan program penganggaran penggunaan DBHCHT kepada Gubernur sebelum tahun anggaran dimulai.

“Kemudian, bapak Gubernur dapat memfasilitasi penyusunan rancangan program kegiatan dan penganggaran penggunaan DBHCHT. Rancangan program kegiatan dicantumkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kemudian besaran penggunaan DBHCHT ini ditetapkan di dalam APBD kita, jadi dia masuk ke dalam APBD,” ulasnya.

Selanjutnya, setelah dialokasikan dalam APBD pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan yang didanai dengan DBHCHT tentu saja mengalami proses evaluasi dan pemantauan.

“Untuk pemantauan dan evaluasi, ini setiap semester, dilakukan rekonsiliasi oleh pusat. Dalam hal ini dirjen perimbangan keuangan. Di situ, di dalam rekon itu, kita semacam diperiksa atau diarahkan di dalam rangka penggunaan DBHCHT ini sesuai dengan PMK 206,” ujarnya.

Selanjutnya, dalam proses pemantauan tersebut, pihaknya akan memastikan kepatuhan penyampaian laporan oleh DJPK, kemudian memastikan kesesuaian penganggaran dengan pagu yang dialokasikan, kemudian memastikan kesesuaian proporsi penggunaan kegiatan yang telah ditentukan.

“Kemudian mengukur penyerapan dan pencapaian keluaran. Itu pemantauan ini dilakukan  oleh DJPK, harapannya sesuai seperti yang saya sebutkan tadi. Kepatuhan penyampaian laporan, kemudian kepatuhan penganggaran pagu alokasi, kemudian proporsi, dan juga bagaimana penyerapan, bagaimana pencapaian daripada keluaran itu. Itu yang mungkin diharapkan dari alokasi penggunaan DBHCHT ini,” imbuhnya.

Tahun ini, pihaknya sudah menjalani proses rekonsilitasi bersama pemerintah pusat, melalui DJPK Kementerian Keuangan. Iskandar mengakui bahwa dalam proses rekonsiliasi tersebut, ditemukan banyak catatan dalam pelaksanaan kegiatan PMK 206 ini.

“Dan alhamdulillah kita sudah perbaiki di dalam APBD Perubahan bersama teman-teman kabupaten/kota. Mudah-mudahan nanti di semester dua 2021, ini semua temuan-temuan dalam rangka pemantauan dan evaluasi oleh DJPK ini akan bisa kita minimalisasi,” harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bappeda NTB juga menyosialisasikan mengenai sanksi hukum bagi pelaku peredaran hasil tembakau ilegal. Hal serupa juga telah disampaikan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, I Putu Alit Ari Sudarsono dalam kesempatan terpisah, baru-baru ini. Menurutnya, Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. “Ancaman pidana ini diatur dalam pasal 54 dan pasal 56 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai,” kata Alit. Ancaman pidana dari dua pasal ini tidak main main, mencapai lima tahun penjara.

Diurainya, bunyi pasal tersebut dalam Pasal 54 dijelaskan, setiap orang yang menawarkan , menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai.

Maka, lanjutnya,  diancam sesuai pasal 9 ayat (1) dipidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima  tahun penjara. “Selain pidana, diancam denda paling sedikit dua  kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang harus dibayar,” kata Putu.

Kemudian ancaman dalam pasal 56,  dijelaskan, bahwa setiap orang yang menimbun, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya, mana diancam pidana paling singkat satu  tahun paling lama  lima  tahun penjara. “Selain itu, pidana denda paling sedikit dua  kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar,” urainya. (aan)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional