Eva Ingin Fokus Kampanyekan Cegah Pernikahan Dini

Mataram (suarantb.com) – Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si, yang dilantik, Senin, 10 Oktober 2016, akan meletakkan fokusnya pada kampanye mencegah pernikahan dini. Meski dilatarbelakangi banyak faktor, Eva meyakini pernikahan dini bisa ditekan dengan edukasi ke sasaran yang tepat.

Hal itu disampaikan Eva saat berbincang dengan suarantb.com beberapa saat usai dilantik sebagai Kepala BP3AKB NTB yang baru.

Iklan

Eva mengaku, jika ingin mencapai hasil yang cukup signifikan, BP3AKB memang harus fokus membenahi sejumlah variabel yang belum tercapai di indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB. Salah satu variabel RPJMD yang menjadi tupoksi lembaga yang dipimpinnya adalah angka pernikahan usia dini.

“Itu yang saya akan mulai. Karena ada beberapa, waktu tes saya baca, ada beberapa indikator di BP3AKB yang belum tercapai. Salah satunya masih banyaknya perkawinan di usia dini,” ujar Eva.

Untuk mencari jalan keluar dari masih tingginya angka pernikahan dini di NTB, Eva menegaskan BP3AKB harus menggandeng banyak pihak. Dari tokoh masyarakat, lembaga peduli perempuan dan anak, pemerhati dan akademisi, hingga media massa.

Dari diskusi yang ia lakukan dengan sejumlah pihak tersebut, Eva mengaku mendapatkan gambaran bahwa salah satu penyebab angka pernikahan dini masih tinggi adalah belum maksimalnya edukasi atau sosialisasi dampak negatif dari pernikahan dini.

“Salah satunya karena informasi yang belum sampai di tingkat sasaran yang paling bawah. Kita bisa lakukan itu bekerjasama dengan stakeholder yang lain. Seperti misalnya sosialisasi dampak perkawinan muda itu ke anak-anak dan sekolah-sekolah. Jadi harus sedini mungkin itu disosialisasikan,” tegasnya.

Sosialisasi dilakukan bukan untuk menakut-nakuti anak-anak yang akan memasuki fase remaja. Melainkan, untuk memberikan gambaran bahwa pernikahan dini akan membawa berbagai dampak yang kurang menguntungkan bagi mereka sendiri, keluarga maupun masyarakat.

“Dari situ kita berharap mereka tahu, kalau kita kawin muda saya akan begini dan begitu. Sekarang tinggal kita menentukan sasaran kita ; sekolah-sekolah formal dan non formal. Lalu kita buat kerjasama dengan Dikpora untuk formal, pesantren, kementerian agama. Dan berbagai pemangku kepentingan tadi,” ujarnya.

Ia menegaskan, upaya menekan angka pernikahan dini tentu tidak bisa dilakukan oleh Pemprov NTB semata. Pemerintah kabupaten/kota juga perlu digandeng. “Harapannya kita juga bikin MoU dengan kabupaten/kota. Supaya mereka juga melakukan itu. Karena sekolah-sekolah tingkat dasar ini ada di kabupaten/kota,” tegasnya.

Selain membidik sasaran anak-anak yang mulai memasuki masa remaja, para orang tua juga akan menjadi sasaran edukasi dan sosialisasi ini. Edukasi terhadap anak dan orang tua, bisa melahirkan mekanisme kontrol secara berimbang antara kedua pihak. Misalnya, jika si anak menginginkan pernikahan di usia yang masih terlalu dini, orang tua yang telah mendapatkan edukasi bisa melakukan upaya pencegahan. Demikian pula sebaliknya.

Eva menyadari, sebagai daerah yang masih berkembang, NTB tentu memiliki banyak persoalan seputar perempuan, anak dan keluarga. Namun, menurutnya, dengan fokus yang jelas, langkah dan strategi yang terukur, persoalan-persoalan itu satu persatu bisa diuraikan dan dicarikan jalan keluarnya.

“Sekarang tugas saya adalah meyakinkan para penentu kebijakan dan semua pihak untuk mendukung gerakan ini,” pungkasnya. (aan)