Enam Perusahaan di KLU Ajukan Penangguhan THR

Tanjung (Suara NTB) – Tunjangan Hari Raya (THR) umumnya dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan. Kebanyakan dari mereka memenuhi hak karyawannya, namun ada pula perusahaan yang tidak mampu karena alasan minimnya pendapatan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Vidi Ekakusuma, SIP. MM., Rabu , 6 Juni 2018 mengungkapkan, pembayaran THR telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 tahun 2016. Namun demikian, dinamika bisnis di lapangan menyebabkan ada perusahaan yang tidak mampu membayar kewajiban THR kepada karyawannya.

Iklan

Di KLU, hingga hari kemarin sudah masuk 6 permohonan penangguhan pembayaran THR dari perusahaan. Meski perusahaan tersebut beroperasi di kawasan pariwisata, namun tingkat pendapatannya masih belum memungkinkan untuk memberi tunjangan.

“Ada 6 permakluman dari enam perusahaan yang mayoritas bergerak di bidang perhotelan, bahwa mereka tidak mampu membayar THR karyawannya,” ungkapnya.

Vidi tak menyebut nama-nama ke enam perusahaan tersebut. Pihak perusahaan beralasan bahwa usahanya relatif baru, beberapa bangunan baru dibangun, sehingga pemasukan bulanan belum maksimal. Selain itu kelas usaha yang dijalankan juga tidak seperti penginapan mewah pada umumnya.

Kendati demikian, Vidi menegaskan pihaknya sudah memberi penjelasan kepada perusahaan dimaksud. Bahwasanya sebagai lembaga usaha, maka terikat dengan ketentuan Permenaker yang ada. “Kami sudah minta mereka tetap bayarkan, karena ini sudah diatur dalam Permen, kalau dilanggar tentu ada sanksi,” cetusnya.

Sementara, ratusan perusahaan lain yang ada di KLU juga diingatkan oleh Disnaker. THR sudah diterima karyawan pada H-7 lebaran. Pihak-pihak terkait seperti manajemen hotel, serikat pekerja, diminta untuk bekerjasama secara maksimal untuk mengawal kepentingan para buruh tersebut.

Vidi menyebut, pekerja yang mendapatkan THR minimal sudah bekerja selama 30 hari. Untuk besaran THR menggunakan rumusan yakni masa kerja dibagi 12 dan dikali besaran gaji. Sedangkan untuk karyawan yang sudah bekerja di atas satu tahun maka wajib menerima THR senilai satu kali gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan.

Ia meyakini, perusahaan pastinya sudah mengetahui kewajibannya. Namun apabila ada perusahaan yang tidak membayarkan hak karyawan, karyawan diimbau untuk melaporkan kelalaian tersebut ke pemerintah. “Kalau ada yang tidak membayar, dilaporkan saja, nanti Disnaker Lombok Utara akan melanjutkan laporan tersebut ke Posko Pengaduan THR yang dibentuk Pemprov NTB,” ucapnya. (ari)