Enam Pemda di NTB Disanksi Menkeu

H. Ridwan Syah (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjatuhkan sanksi kepada enam Pemda Kabupaten di NTB karena terlambat melaporkan realokasi dan pemfokusan kembali anggaran untuk penanganan Covid-19. Enam Pemda diberikan sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 35 persen sesuai Surat Keputusan Menkeu No.10/KM.7/2020.

‘’Ada enam kabupaten kena penundaan penyaluran DAU sebesar 35 persen.  Karena mereka belum melaporkan refocusing dan realokasi anggarannya sesuai dengan jadwal,’’ ujar Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 8 Mei 2020.

Iklan

Sesuai dengan surat keputusan Menkeu tersebut, enam Pemda yang terkena sanksi penundaan penyaluran DAU. Yaitu, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkeu dan Mendagri, Pemda diminta melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Corona. Pemda diberikan tenggat waktu melaporkan hasil realokasi dan refocusing anggaran tersebut paling lambat 23 April lalu.

‘’Mungkin pada saat deadline itu mereka (Pemda) belum laporkan. Tapi sesungguhnya mereka sudah melakukan realokasi dan refocusing anggaran. Tapi konsekuensi dari belum terlaporkan itu akhirnya dilakukan penundaan penyaluran DAU rata-rata 35 persen,’’ sebutnya.

Diharapkan ke depan, Pemda tak lagi kena sanksi penundaaan DAU. Karena 75 persen APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota berasal dari dana transfer pemerintah pusat seperti DAU, DBH, DAK dan lainnya. Artinya, ketergantungan Pemda terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat besar.

‘’Kalau DAU tertunda, tidak tersalurkan ke daerah maka akan menghambat kegiatan-kegiatan penanganan Covid ini. Karena untuk gaji dan lainnya sumbernya dari DAU. Ini kita harapkan semua bekerja keras melakukan koordinasi terkait dengan masalah ini,’’ harapnya.

Diketahui, untuk Pemprov NTB telah melakukan realokasi dan refocusing belanja langsung berupa belanja barang jasa dan belanja modal sebesar 50 persen untuk penanganan Corona serta dampak sosial dan ekonomi. Anggaran yang dialihkan menjadi Belanja Tidak Terduga (BTT) mencapai Rp926 miliar lebih.

BTT penanganan Corona  sebesar Rp926 miliar tersebut diperuntukkan sebesar Rp300 miliar untuk stimulus ekonomi, Rp300 miliar untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dan Rp326 miliar untuk penanganan di bidang kesehatan. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here