Enam Kali WTP, Pemkot Terima Penghargaan dari Pusat

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi NTB, Syarwan menyerahkan plakat ke Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh atas keberhasilan Pemkot Mataram keenam kali mendapatkan opini WTP, Rabu, 21 Oktober 2020. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram enam kali berturut – turut mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pengelolaan anggaran. Atas prestasi itu, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan memberikan penghargaan.

Penghargaan berupa plakat dan piagam diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi NTB, Syarwan ke Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh di ruang kerja Walikota Mataram, Rabu, 21 Oktober 2020.

Iklan

Syarwan menjelaskan, penilaian opini WTP adalah penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah. Kota Mataram telah enam kali meraih WTP dan seharusnya penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo atau minimal Menteri Keuangan. “Karena Mataram sudah lebih dari lima kali WTP, seharusnya Pak Presiden yang langsung serahkan,” kata Syarwan.

WTP dibutuhkan oleh pemerintah karena berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur. Meskipun penilaian WTP ini belum menjamin daerah bebas dari korupsi. Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan terbatas oleh waktu, sumber daya manusia dan lainnya. Paling tidak WTP memberikan gambaran bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah baik, sehingga akan menimbulkan kepercayaan publik dan termasuk investor. “Investor ndak bakal ragu – ragu lagi kalau mau berinvestasi,” jelasnya.

Syarwan menambahkan, di tengah pandemi Covid-19 anggaran pendapatan dan belanja negara membutuhkan basis pembiayaan. Pendapatan negara lebih kecil dibandingkan dengan belanja. Untuk menutupi belanja bisa dilakukan pinjaman luar negeri atau dana di bank. Oleh karena itu, masyarakat didorong berinvestasi ke negara.

Walikota mengapresiasi penghargaan serta prestasi yang diraih karena enam kali berturut – turut mendapatkan opini WTP. Prestasi ini menurutnya, tidak terlepas dari kerja keras seluruh OPD serta stakeholder lainnya. “Kita juga berterima ke BPK, BPKP dan akademisi dari Fakultas Hukum Unram yang terus mendampingi,” ucapnya.

Penghargaan ini menjadi tanggungjawab besar pemerintah. Pergesaran penilaian terhadap pengelolaan keuangan daerah akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, langkah strategis serta yuridis formal harus dilaksanakan apalagi dengan sistem baru yakni sistem informasi perencanaan daerah. (cem)