Enam Bulan, Realisasi DAK Fisik KSB dan Bima Nol Persen

Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan anggaran tahun 2018 sudah hampir enam bulan berjalan. Namun, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada dua kabupaten di NTB masih nol persen. Dua kabupaten  yang belum menerima transfer DAK Fisik dari pemerintah pusat adalah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kabupaten Bima.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, SE, M. Sc.IB, M.BA dalam pemaparan perkembangan realisasi APBN 2018 hingga 7 Juni di Mataram, Jumat, 8 Juni 2018 siang.

Iklan

Taukhid menjelaskan, dari Rp 1,932 triliun pagu DAK Fisik tahun 2018 untuk 11 Pemda di NTB, realisasinya sampai 7 Juni sebesar Rp 256,49 miliar atau 13,28 persen.

Penyaluran DAK Fisik sebesar Rp 256,49 miliar itu diperuntukkan bagi sembilan minus Kabupaten Bima dan KSB. Untuk Pemprov NTB, realisasi DAK Fisik sudah mencapai Rp 82,21 miliar atau 23,38 persen, Lombok Barat Rp 2,03 miliar atau 1,41 persen, Lombok Tengah Rp 40,42 miliar atau 24,92 persen.

Kemudian Lombok Timur Rp 42,56 persen atau 16,49 persen, Sumbawa Rp 35,99 miliar atau 20,07 persen, Dompu Rp 26,70 miliar atau 18,12 persen, Lombok Utara Rp 2,72 miliar atau 2,18 persen, Kota Mataram dan Kota Bima masing-masing 2,39 miliar atau 2,25 persen dan 21,47 persen atau 22,80 persen.

Taukhid menjelaskan penyaluran DAK Fisik tahap I seharusnya 25 persen drai total nilai pagu. Namun masih banyak Pemda yang belum memenuhi persyaratan untuk pencairan.  ‘’Mengenai DAK Fisik KSB dan Bima permasalahannya apa? Sampai hari ini memang belum ada konfirmasi ke kami,’’ kata Taukhid.

Apakah ada pendampingan yang dilakukan Kanwil DJPB NTB melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berada di NTB? Taukhid mengatakan, KPPN tidak dapat melakukan pendampingan. Karena KPPN merupakan kuasa pengguna anggaran penyaluran dana.

Jika KPPN melakukan pendampingan, dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan. Sehingga KPPN tidak boleh melakukan pendampingan. Namun, kata Taukhid, pihaknya selalu mengingatkan Pemda mengenai tenggat waktu penyampaian kontrak-kontrak proyek DAK Fisik.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK), batas penyampaian tandatangan kontrak DAK Fisik paling lambat 21 Juli mendatang. Jika Pemda tak dapat menuntaskan penandatangan kontrak proyek DAK Fisik hingga 21 Juli, maka anggarannya akan hangus.

‘’Kami selalu meningatkan tentang tenggat waktu bagi yang sellau  terlambat. Kami mengingatkan kepada para satker masing-masing,’’ terangnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPB NTB, M. Budi Dharmanto mengatakan, berdasarkan hasil konfirmasi pihaknya dengan Pemda KSB, usulan pencairan DAK Fisik untuk kabupaten paling barat Pulau Sumbawa itu sedang berproses.

Ia mengatakan, DAK Fisik tahap I untuk KSB kemungkinan akan tersalurkan pada akhir Juni ini. Saat ini, Pemkab setempat sedang melengkapi persyaratan-persyaratan untuk pencairan DAK Fisik tahap I.

Sedangkan untuk Kabupaten Bima, Budi mengatakan DAK Fisik tahap I belum disalurkan ke kabupaten ujung timur NTB itu lantaran mereka belum mengajukan persyaratan-persyaratan untuk pencairan. “Jadi belum dapat konfirmasi juga, karena kelengkapannya juga belum,” terangnya. (nas)